To the central content area :::
名人專欄-內頁
::: To the bottom Area

Alternatif Kebijakan Selatan Baru: Dapatkah India menjadi yang ketiga dalam kerjasama lintas-selat?

2018-12-31 16:30:00

Suasana Kota Delhi, India (sumber: Wikimedia Commons)

Suasana Kota Delhi, India (sumber: Wikimedia Commons)

Pada tanggal 30 November 2018, saat Pertemuan G20 di Argentina terdapat 2 pertemuan dan dialog penting yang terjadi di antara 3 negara partisipan. Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden AS Donald Trump, dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe untuk pertama kalinya mengadakan dialog 3 negara; AS-India-Jepang. Di hari yang sama, Perdana Menteri India, Narendra Modi juga mengadakan pertemuan dengan Presiden China, Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin, menandakan tahun pertemuan ke-12 bagi Cina-India-Rusia. Hubungan AS-Rusia tetap erat, sementara perang dagang antara Cina dan AS yang semakin intensif mempengaruhi situasi internasional dan membuat perubahan terjadi secara cepat. Dialog yang terjadi dalam 2 pertemuan puncak dari 3 negara tersebut tidak hanya merefleksikan pengembangan nyata dari daerah Indo-Pasifik, namun juga memperlihatkan bahwa India sangat penting dan strategis dalam pemikiran. Saat ini India bukanlah negara miskin yang bergantung pada kebaikan negara-negara lain, namun menjadi pilihan yang patut diperhitungkan karena memiliki kepiawaian dan kalkulasi yang sangat realistis. AS, China, Jepang, dan Rusia sangat memperhatikan hal ini, dan Taiwan sendiri dalam promosi Kebijakan Selatan Baru-nya yang telah berjalan selama 2 tahun, tentunya juga harus memperhatikan hal ini secara lebih seksama.

India saat ini telah menjadi “faktor umum” (common factor), dimana media India serta berbagai diskusi analisis tentunya sulit menyembunyikan kelebihan kegembiraan status India di mata dunia internasional. Dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, populasi generasi muda massif dengan potensi pasar yang besar, dan demografi atau lokasi yang sangat strategis, membuat India kini berkemampuan untuk berkompetisi dengan negara-negara besar lainnya, berperan penting dalam menjadikannya agen pusat rekonsiliasi, serta mempromosikan kerjasama antar negara. Tujuan utama India saat ini adalah pertumbuhan ekonomi, dimana hal ini tentu membutuhkan latar belakang situasi domestik dan internasional yang stabil. Pada bulan Juni 2018 lalu, Perdana Menteri India, Narendra Modi memberikan sebuah pidato utama dalam Shangri-La Dialogue di Singapura. Ia menjelaskan dengan detail pandangan India terhadap area Indo-Pasifik, dimana area ini merupakan area inklusif yang memiliki toleransi saling menjaga satu sama lain, membuat ASEAN menjadi tema utama pusat perdamaian regional sekaligus penjaga stabilitas.

India kini berani menerima tantangan berada dalam permainan para pemain besar, menjadi penyeimbang sekaligus mengambil keuntungan di dalamnya. Dalam konteks ini, Jepang dan India telah menjadi inisiator untuk Koridor Pertumbuhan Asia-Afrika (Asia-Africa Growth Corridor/AAGC) yang memungkinkan terbukanya link baru di luar sabuk jalur sutra dan jalur sutra maritim(One Belt One Road/OBOR). Setelah pertemuan dialog informal antara para pemimpin China dan India terselenggara di Wuhan, China pun menawarkan model 2+1 antara China dan India, dengan turut mengundang diplomat Afghanistan untuk mengikuti pelatihan gabungan, menggelar proyek konstruksi gabungan di Afghanistan, serta mengajukan konsep dialog 2+1 misalnya antara India, China, dan Nepal, sambil berharap dengan adanya jalan yang lebih fleksibel, meskipun China dan India memiliki beberapa perbedaan, namun tetap dapat memaksimalkan kemungkinan kerjasama. Di saat yang sama, Taiwan juga harus memikirkan hal ini, bagaimana posisi India dalam target Kebijakan Selatan Baru yang didengungkan pemerintah Taiwan? Hal apa yang menjadi tujuan utama dalam strategi nasional pemerintah dengan promosi Kebijakan Selatan Baru saat ini? Apakah kebijakan ini juga dapat memberikan hasil yang baik dan efektif jika diberlakukan di India? Selain menjadi ‘sekutu’ Taiwan ketika menghadapi pihak luar, yaitu China, dapatkah kerjasama antara Taiwan dan India menjadi lebih fleksibel serta bertransformasi ke dalam berbagai kerjasama lainnya?

China merupakan ‘lawan utama’ Taiwan dalam pemikiran strategi pertahanan nasional. Kebijakan Selatan Baru ini sebenarnya telah dimulai sejak jaman Presiden Lee Teng-hui, dalam rangka mengurangi ketergantungan ekonomi dengan pihak China. Beberapa tahun belakangan ini, di bawah pertimbangan para pebisnis Taiwan, pelan-pelan berbagai kegiatan ekonomi pun dipindahkan dari China ke beberapa negara Asia Tenggara. Presiden Tsai Ying-wen sendiri merespons tren ini dan mendorong Kebijakan Selatan Baru, berusaha memperkuat konektivitas antara Taiwan dan negara-negara ASEAN. Namun, apakah fokus kebijakan ini hanya untuk mendorong kebijakan memperluas ‘pasar’ ke 18 negara di bawah bendera ASEAN, ataukah ada hal lain di balik kebijakan perluasan ‘pasar’ ini, masih belum diketahui secara pasti.

Mengenai investasi India, tujuan utama dari Kebijakan Selatan Baru adalah untuk membantu para pebisnis Taiwan memindahkan perusahaannya dari China ke India, kemudian membawa lebih banyak perusahaan Taiwan untuk berinvestasi dan mendirikan pabrik mereka di India. Saat ini, Kebijakan Selatan Baru sendiri baru berjalan 2 tahun, ada berapa banyak industri yang bersedia memindahkan rantai dan link industri mereka ke India? Balik ke masa lalu, di saat pengembangan hubungan ekonomi dan perdagangan antar-selat terjadi besar-besaran, secara mendasar kerjasama dilakukan oleh perusahaan rakyat dan korporasi swasta skala besar, sedikit sekali perusahaan negara atau yang berlatar belakang BUMN bekerja sama, namun, pertukaran dan kerjasama terkait industri perminyakan dari kedua belah pihak menjadi sebuah pengecualian, bahkan keduanya membuat kemajuan secara bersama. CPC Corp (Taiwan) dan Sinopec pernah bersama, berada di Laut Cina Timur bekerja sama dalam eksplorasi lahan minyak dan gas alam di sekitar Kepulauan Diaoyudai. Keduanya merupakan perusahaan milik negara yang secara khusus memperlihatkan kerjasama antar pemerintah dalam hubungan antar-selat. Apakah fleksibilitas dan pemikiran yang lebih lentur ini dapat kembali digunakan dalam Kebijakan Selatan Baru?

Hal yang menarik adalah, dari perspektif India, Program “CPC 5th Naphtha Cracking Plant” merupakan investasi yang dikeluarkan oleh BUMN Taiwan. Namun begitu, media Taiwan dan opini publik belum melihat premis pemerintah mengenai Kebijakan Selatan Baru. Hal ini menunjukkan determinasi untuk bekerja sama dalam industri petrokimia bahkan sempat terlihat seperti menapaki 2 kapal sekaligus (program kerjasama dengan Indonesia dan India), dimana investasi strategis penting masih terlihat “cheaply” (murahan, seperti barang bekas), dimana program ini kemudian disayangkan karena seperti mendorong bahwa penempatan di India bermasalah atau tidak cocok. Program “CPC Five Light Oil” kemudian membuat India terlepas, sehingga tidak dapat diragukan lagi hal ini terlihat seperti Taiwan yang menjilat ludahnya sendiri dalam Kebijakan Selatan Baru dengan keputusan tersebut (sebelumnya menyatakan kerjasama, kemudian melepaskan dengan alasan yang terasa kurang menyenangkan). Taiwan sendiri kini membutuhkan transkrip yang brilian untuk India, sebab industri India juga sedang sangat berkembang, tentunya India membutuhkan rekanan yang tidak memiliki masalah dan cukup dapat diandalkan. Dalam kerjasama politik serta dilemma kerjasama ekonomi, baiknya pihak yang terkait lebih fleksibel dan lebih dapat berpikir dengan pertimbangan yang tidak kaku (think outside the box).

India merupakan salah satu prioritas dalam Kebijakan Selatan Baru. Meskipun India menghargai teknologi dan investasi Taiwan, namun tetap ada keraguan dalam kebijakan ini. Dalam konteks yang lebih realistis, dapatkah Taiwan lebih memiliki kesadaran untuk menjadi lebih realistis, mengundang perusahaan negeri atau BUMN Cina dan bekerja sama bersama dengan perusahaan-perusahaan lokal di India? Hal ini juga tidak dapat dipungkiri merupakan hal yang sangat sensitif, namun juga dapat menjadi solusi dalam kebijakan “One China Policy” India, dengan adanya pihak ketiga, tentu membuat keadaan lebih stabil, menjamin tidak akan ada yang keluar dari jalur yang seharusnya. Untuk Taiwan sendiri, hal ini tentunya dapat meningkatkan kelayakan praktis dari Kebijakan Selatan Baru, sementara untuk India, selain menjadi “sekutu Taiwan”, India juga dapat menjadi platform, bagian dari pertukaran yang lebih sejajar dalam hubungan antar-selat (Taiwan dan Tiongkok), sehingga pengembangan industri India pun dapat terus meningkat tanpa perlu khawatir akan berbagai hal yang mungkin terjadi, termasuk juga menjadi role-model (teladan) pihak ketiga penengah dalam kerjasama antar-selat. Dengan begitu nilai ekonomi dan politik yang ingin diraih pun dapat tercapai.

Dalam “Arahan Kebijakan Selatan Baru” (New Southbound Policy and Policy Framework Action Guidelines) ditekankan bahwa kedua belah pihak antar-selat memiliki tanggung jawab dan kepentingan bersama, dimana kerjasama dan dialog atau konsultasi di antara mereka dapat dibuka, dengan model 2+1 antara China India, dan negara lain, seperti Koridor Pertumbuhan India dan Jepang Asia-Afrika (Asia-Africa Growth Corridor/AAGC) yang dibuat antara Amerika, India, dan Jepang, atau pembangunan dan pengembangan dialog antar pimpinan China, India, dan Rusia. Nah, Taiwan sendiri, apakah dapat lebih rendah hati dan fleksibel dalam menyikapi hal-hal tersebut?

Penulis: Lin Xiaozhen (林筱甄), Yindu You (印度尤)

Top