Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2026 sebesar USD 437,9 miliar atau sekitar Rp 7.505,6 triliun, tumbuh 2,5 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan Januari 2026 yang sebesar 1,7 persen (yoy). BI menyebutkan bahwa peningkatan tersebut terutama didorong oleh sektor publik, khususnya bank sentral.
Direktur Departemen Komunikasi BI, Anton Pitono, menjelaskan bahwa kenaikan ULN dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing ke instrumen moneter Bank Indonesia, yaitu Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Sementara itu, ULN sektor swasta mengalami penurunan.
Posisi ULN pemerintah tercatat sebesar USD 215,9 miliar pada Februari 2026 atau tumbuh 5,5 persen (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan Januari yang sebesar 5,6 persen (yoy). Perkembangan ini dipengaruhi oleh penurunan posisi surat utang pemerintah.
Secara struktur, ULN pemerintah didominasi oleh utang jangka panjang dengan porsi mencapai 99,98 persen. Peningkatan ULN BI juga didorong oleh meningkatnya kepemilikan investor non-residen terhadap instrumen moneter, sejalan dengan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Berdasarkan penggunaannya, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,0 persen), administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (20,3 persen), jasa pendidikan (16,2 persen), konstruksi (11,6 persen), serta transportasi dan pergudangan (8,5 persen).
