Perwakilan masyarakat dari Mimika, Papua Tengah, menyampaikan aspirasi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IV DPR RI pada 6 Juli mengenai dampak lingkungan dan sosial yang mereka kaitkan dengan tailing tambang PT Freeport Indonesia.

Wakil Ketua DPR Papua Tengah, John NR Gobay, mengatakan sedimentasi di sejumlah sungai telah mengganggu jalur transportasi air yang menjadi sarana utama mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Menurutnya, pendangkalan sungai membuat perjalanan menjadi lebih sulit dan meningkatkan risiko keselamatan.

Ia juga menyampaikan bahwa sebagian warga kini harus menggunakan jalur laut yang lebih dalam untuk mencapai kampung mereka. Selain itu, masyarakat disebut menghadapi kesulitan memperoleh air bersih serta menyampaikan kekhawatiran mengenai kerusakan ekosistem hutan mangrove.

Ketua Lembaga Peduli Wilayah Mimika Timur (Lepemawi), Adolfina Kum, mengatakan 23 kampung yang didampingi organisasinya melaporkan penurunan hasil tangkapan ikan, kerusakan perahu masyarakat, perubahan kondisi sumber daya perikanan, serta dampak terhadap sejumlah pulau yang memiliki nilai budaya.

Menurutnya, berkurangnya hasil tangkapan telah memengaruhi pendapatan keluarga nelayan sehingga sebagian perempuan beralih bekerja sebagai buruh di pasar. Beberapa warga juga melaporkan mengalami gangguan kesehatan pada kulit.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan dan laporan yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat dalam forum DPR. Tindak lanjut atas berbagai persoalan tersebut masih menunggu pembahasan dan penilaian dari instansi pemerintah terkait.