Mulai tahun 2026, berbagai kebijakan penting yang berkaitan dengan hak-hak pekerja resmi diberlakukan. Kementerian Tenaga Kerja Taiwan menyatakan bahwa penyesuaian ini mencakup perlindungan upah, perawatan keluarga, hak tenaga kerja, pencegahan kecelakaan kerja, serta respons terhadap kekurangan tenaga kerja, guna menyesuaikan perubahan pola kerja dan struktur keluarga serta membangun lingkungan kerja yang lebih ramah dan suportif.
Terkait upah, sejak 1 Januari 2026, upah minimum bulanan dinaikkan menjadi NT$29.500 dan upah minimum per jam menjadi NT$196. Kementerian Tenaga Kerja menjelaskan bahwa penyesuaian ini mencerminkan perubahan biaya hidup dan diperkirakan akan menguntungkan sekitar 2,47 juta pekerja, yang sebagian besar merupakan pekerja domestik, sehingga membantu meningkatkan pendapatan riil kelompok pekerja lapisan bawah.
Mulai 1 Januari 2026 upah minimum akan dinaikkan menjadi 29.500 dolar Taiwan per bulan dan 196 dolar Taiwan per jam(Foto 89Stocker)
Kebijakan perawatan keluarga juga dioptimalkan. Cuti pengasuhan anak tanpa upah dapat diajukan per hari, dengan orang tua tunggal atau kedua orang tua secara gabungan dapat mengambil cuti hingga 60 hari, serta tetap menerima subsidi upah sebesar 80 persen dalam jangka waktu enam bulan. Cuti perawatan keluarga dan cuti untuk merawat anggota keluarga dapat dihitung per jam, dan pemberi kerja dilarang memotong bonus kehadiran. Untuk mendorong dukungan dari dunia usaha, Kementerian Tenaga Kerja juga merencanakan subsidi bagi usaha kecil dan mikro, yang akan dilaksanakan setelah proses anggaran tahunan selesai.
Dalam hal dukungan kelahiran, pekerja perempuan berkewarganegaraan Taiwan, termasuk pasangan asing yang menikah dengan warga Taiwan, berhak menerima subsidi kelahiran hingga NT$100.000 per anak, termasuk manfaat asuransi sosial. Untuk kelahiran kembar atau lebih, jumlah subsidi akan disesuaikan secara proporsional guna mengurangi beban keuangan pada tahap awal pengasuhan anak.
Perlindungan hak pekerja juga diperkuat. Cuti sakit hingga 10 hari per tahun tidak boleh dijadikan dasar perlakuan yang merugikan atau penilaian negatif. Bahkan jika melebihi 10 hari, penilaian tidak boleh didasarkan semata-mata pada cuti sakit. Pemotongan bonus kehadiran disesuaikan dengan perhitungan proporsional untuk mengurangi dampak finansial pekerja akibat cuti karena alasan kesehatan.
Selain itu, cakupan bantuan hukum dalam perkara ketenagakerjaan diperluas untuk membantu pekerja memperoleh dukungan hukum yang diperlukan apabila pemberi kerja tidak melaksanakan kesepakatan setelah proses mediasi. Kementerian Tenaga Kerja juga akan meningkatkan transparansi informasi terkait kecelakaan kerja berat dan bantuan hukum, serta melonggarkan peraturan terkait tenaga profesional asing guna merespons kebutuhan tenaga kerja industri.
