Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan bahwa pemerintah berencana untuk secara signifikan meningkatkan anggaran pertahanan dalam beberapa tahun mendatang pada 25 Februari 2025, dengan target anggaran pertahanan Inggris akan mencapai 2,5% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2027.

Keputusan ini berarti bahwa pengeluaran pertahanan Inggris akan meningkat sebesar £13,4 miliar (sekitar US$17 miliar), dengan tujuan untuk memperkuat keamanan nasional, meningkatkan kekuatan militer, dan memainkan peran yang lebih aktif di panggung global.

Saat ini, pengeluaran pertahanan Inggris sekitar 2,3% dari PDB. Dalam pernyataan di House of Commons, Starmer menekankan bahwa untuk mencapai peningkatan ini, pemerintah akan mengurangi anggaran bantuan luar negeri dari 0,5% menjadi 0,3% dari Pendapatan Nasional Bruto (Gross National Income/GNI) pada tahun 2027.

Ia menegaskan bahwa penyesuaian ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan kebutuhan pertahanan dengan tanggung jawab fiskal, memastikan keamanan nasional tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi.

Banyak analis menafsirkan bahwa langkah Starmer ini adalah sinyal bagi Presiden AS Donald Trump, menunjukkan bahwa Inggris bersedia mengambil lebih banyak tanggung jawab dalam keamanan Eropa.

Sebelumnya, Trump telah berulang kali menyerukan agar negara-negara anggota NATO meningkatkan pengeluaran pertahanan mereka untuk berbagi beban keamanan dengan AS. Starmer yang mengunjungi Washington pada 27 Februari bertemu dengan Trump dan membahas hubungan bilateral serta isu-isu keamanan global.Selain meningkatkan anggaran pertahanan, pemerintah Inggris juga berencana membangun kembali industri militer domestik. (Gambar/sumber: Pexels)

Selain meningkatkan anggaran pertahanan, pemerintah Inggris juga berencana untuk membangun kembali industri pertahanan domestik, dengan tujuan menciptakan lapangan kerja dan merangsang pertumbuhan ekonomi.

Starmer menyampaikan bahwa ini akan menjadi investasi pertahanan terbesar Inggris sejak akhir Perang Dingin, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan nasional dan menyesuaikan diri dengan perubahan lanskap keamanan global.

Namun, keputusan untuk mengurangi anggaran bantuan luar negeri telah memicu perdebatan luas, baik di dalam maupun luar negeri. Organisasi hak asasi manusia dan kelompok amal khawatir bahwa pengurangan ini dapat berdampak pada program bantuan kemanusiaan dan pembangunan Inggris, yang berpotensi melemahkan pengaruh Inggris di panggung internasional.

Namun demikian, pemerintah Inggris menegaskan bahwa mereka akan terus memberikan dukungan penting di wilayah-wilayah strategis, seperti Ukraina dan Jalur Gaza, untuk memastikan stabilitas dan keamanan global.

Yang patut diperhatikan adalah, Inggris dan Ukraina menandatangani "Perjanjian Kerja Sama Keamanan Inggris-Ukraina"  pada bulan Januari 2024 yang berlaku selama 10 tahun, yang bertujuan untuk meningkatkan pertukaran intelijen, pelatihan militer, dan kerja sama industri pertahanan.

Langkah ini dianggap sebagai komitmen resmi Inggris terhadap keamanan Ukraina, sekaligus menunjukkan pengaruh Inggris yang semakin besar di Eropa Timur.

Secara keseluruhan, rencana peningkatan anggaran pertahanan pemerintah Inggris mencerminkan fokusnya pada keamanan global dan keinginannya untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam urusan internasional. Namun, bagaimana cara menyeimbangkan antara penguatan kekuatan pertahanan dan pemenuhan tanggung jawab kemanusiaan internasional tetap menjadi tantangan utama bagi pemerintah.