Dalam beberapa tahun terakhir, modus penipuan terus berkembang. Selain rekening keuangan dan data pribadi, properti juga menjadi sasaran kelompok penipu. Lansia, orang yang tinggal sendiri, dan kelompok yang memiliki akses informasi terbatas menjadi pihak yang lebih rentan menjadi korban. Pelaku dapat menggunakan modus investasi palsu, pinjaman palsu, atau mengaku sebagai kerabat yang membutuhkan bantuan untuk memperoleh sertifikat rumah, stempel, maupun dokumen cap resmi. Jika dokumen tersebut jatuh ke tangan yang salah, kerugian besar dapat terjadi.

Menurut laman Facebook 165 Anti Penipuan, setelah memperoleh sertifikat rumah, stempel, atau dokumen cap resmi, pelaku dapat menggunakannya untuk mengurus hak tanggungan, pendaftaran perwalian kepercayaan, maupun tindakan hukum lainnya yang dapat menyebabkan properti berpindah tangan atau disalahgunakan. Oleh karena itu, masyarakat diingatkan untuk selalu memegang prinsip “jangan sembarangan memberikan sertifikat, jangan sembarangan meminjamkan stempel, dan jangan sembarangan menyerahkan dokumen cap resmi”.

Untuk mengurangi risiko penipuan properti, laman Facebook 165 Anti Penipuan juga menyarankan masyarakat memanfaatkan “Tiga Langkah Anti Penipuan”, yaitu layanan notifikasi perubahan data pertanahan, penyembunyian alamat, dan alamat khusus pengiriman dokumen. Layanan tersebut membantu pemilik properti memantau perubahan data secara cepat dan meningkatkan perlindungan informasi pribadi.

Properti sering kali merupakan hasil kerja keras keluarga selama bertahun-tahun. Dengan menjaga keamanan data pribadi dan memanfaatkan layanan perlindungan yang tersedia, masyarakat dapat meningkatkan keamanan aset serta mengurangi risiko menjadi korban penipuan.