按下ENTER到主內容區
:::

Menkeu Purbaya Tegaskan Komitmen Percepat Reformasi Investasi dan Debottlenecking

Menteri Keuangan Purbaya menghadiri forum International Seminar Debottlenecking di Jakarta(Foto Najma Ramadhanya/kumparan)
Menteri Keuangan Purbaya menghadiri forum International Seminar Debottlenecking di Jakarta(Foto Najma Ramadhanya/kumparan)

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menggelar pertemuan dengan para duta besar negara sahabat dan perwakilan asosiasi bisnis internasional dalam forum International Seminar Debottlenecking di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan.

Dalam kesempatan tersebut, Purbaya memaparkan komitmen pemerintah Indonesia dalam memperbaiki iklim investasi nasional melalui optimalisasi peran Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP).

Menurutnya, Satgas P2SP menjadi instrumen penting untuk membedah dan mengurai berbagai hambatan regulasi yang selama ini menghambat realisasi proyek strategis dan investasi di Indonesia.

Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Olivier Zehnder, menyampaikan kekhawatiran terkait lambatnya implementasi perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Ia mengatakan lebih dari 150 perusahaan Swiss saat ini beroperasi di Indonesia dan memiliki minat besar untuk memperluas investasi. Namun, rencana ekspansi tersebut tertahan akibat ketidakpastian perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa yang dipengaruhi lambatnya proses ratifikasi IEU-CEPA.

Menanggapi hal itu, Purbaya meminta seluruh hambatan investasi segera dilaporkan melalui Satgas Debottlenecking agar dapat langsung ditindaklanjuti. Ia menegaskan pemerintah memiliki kewenangan lebih besar untuk mendorong kementerian dan lembaga terkait mempercepat penyelesaian masalah investasi.

Purbaya juga menyebut dirinya kini memiliki “budget power” sehingga dapat memberikan tekanan kepada kementerian yang dianggap memperlambat proses investasi.

Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Prancis, Mohamad Oemar, menyebut terdapat 11 perusahaan asal Prancis yang investasinya masih tertahan selama empat tahun terakhir akibat kendala regulasi.

Purbaya meminta daftar perusahaan yang mengalami hambatan segera diserahkan kepada pemerintah agar dapat langsung diundang dalam proses penyelesaian dan ditangani secepat mungkin.

Saat ini pemerintah telah menyediakan layanan pengaduan daring melalui Satgas Debottlenecking di situs lapor.satgasp2sp.go.id. Hingga kini, layanan tersebut telah menerima 142 pengaduan, dengan 45 kasus di antaranya telah diselesaikan.

Berita Populer

回到頁首
Loading