Berita Populer

• 

  • 印尼國旗

  Pemulihan Aceh Singkil Dipacu, Akses Kuala Baru dan Tanggul Tanah Merah Jadi Fokus

  Pemulihan pascabencana di Kabupaten Aceh Singkil difokuskan pada dua prioritas utama, yaitu memulihkan akses langsung menuju Kecamatan Kuala Baru dan mempercepat pembangunan Tanggul Tanah Merah.Kedua infrastruktur tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko banjir, sekaligus memulihkan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah.Hingga kini, akses langsung menuju Kuala Baru masih terputus. Warga masih mengandalkan rakit dan jembatan kayu yang hanya dapat dilalui kendaraan roda dua sambil menunggu pemasangan Jembatan Bailey Kuala Cangkul dan Suat Merah.Material untuk kedua jembatan telah tersedia di Koramil Trumon. Namun, proses pemasangan masih menunggu tim pelaksana yang sedang menyelesaikan pekerjaan di Aceh Tamiang.Jika jalur tersebut kembali tersambung, waktu tempuh dari Aceh Selatan menuju Aceh Singkil diperkirakan dapat berkurang dari sekitar sembilan jam melalui Subulussalam menjadi sekitar 1,5 jam.Ketua Tim Monev Aceh II Satgas PRR, Guslin Kamase, mengatakan pemulihan akses Kuala Baru akan memberi manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk mendukung angkutan hasil perkebunan.Ia mendorong percepatan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan TNI AD agar personel dapat segera dikerahkan.Selain akses transportasi, pembangunan Tanggul Tanah Merah juga menjadi perhatian utama.Saat ini pembangunan baru mencapai 2,15 kilometer dari target 22 kilometer, atau sekitar 10%.Tanpa perlindungan tanggul yang memadai, banjir susulan berpotensi berdampak terhadap sekitar 20.000 warga di Kecamatan Gunung Meriah, Singkil dan Singkil Utara, serta mengancam lahan perkebunan masyarakat.Kementerian Pekerjaan Umum menyiapkan paket penanganan senilai sekitar Rp63 miliar. Proses tender didorong agar segera berjalan sebelum musim hujan.Percepatan pemulihan juga berkaitan dengan realisasi tambahan Transfer ke Daerah untuk Aceh Singkil.Dari pagu kegiatan utama sekitar Rp21,04 miliar, realisasi hingga akhir Agustus 2026 baru mencapai sekitar Rp1,76 miliar atau 8,38%.Dinas PUPR mencatat serapan terendah, yakni sekitar Rp145,54 juta atau 1,14% dari pagu sekitar Rp12,81 miliar.Menurut laporan, rendahnya realisasi terutama disebabkan tambahan TKD baru disahkan pada 17 Juni 2026, sehingga sejumlah paket pekerjaan masih berada dalam tahap pengadaan atau prakontrak.Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil juga didorong menggelar evaluasi mingguan yang dipimpin sekretaris daerah untuk memantau setiap paket, mempercepat pengadaan dan memastikan pembayaran pekerjaan berjalan tepat waktu.Pemulihan ekonomi masyarakat turut diperkuat melalui sektor perikanan.Hasil validasi Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama penyuluh menetapkan 88 pelaku usaha terdampak, kolam seluas 50.304 meter persegi serta 30 petak keramba jaring apung sebagai sasaran bantuan.Bantuan benih dan pakan akan disalurkan berdasarkan data yang telah diverifikasi untuk membantu pelaku usaha kembali menjalankan kegiatan produksi.

  2026-09-10 09:00
• 

  • 印尼國旗

  Karhutla Riau Capai 5.865 Hektare, Empat Wilayah dengan Hotspot Tinggi Jadi Perhatian

  Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau kembali diperkuat. Empat wilayah dengan jumlah hotspot relatif tinggi menjadi perhatian, sementara petugas di lapangan diminta segera memeriksa setiap titik untuk mencegah kebakaran meluas.Kapolda Riau Herry Heryawan bersama Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Agus Hadi Waluyo turun langsung ke Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, pada 5 September 2026 untuk mengecek kondisi karhutla dan proses penanganannya.Pengecekan dilakukan di areal PT Bumi Siak Pusako. Kegiatan tersebut turut melibatkan Polres Siak, unsur pemerintah daerah, Manggala Agni, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta relawan Masyarakat Peduli Api (MPA).Herry mengatakan pengecekan dilakukan untuk mengetahui kondisi terbaru di lapangan, memastikan kesiapan personel dan peralatan, serta melihat apakah proses pemadaman dan pendinginan telah berjalan secara optimal.Untuk wilayah lain yang terdeteksi memiliki hotspot, jajaran kewilayahan juga telah diperintahkan melakukan pemeriksaan langsung. Setiap indikasi kebakaran diminta segera ditindaklanjuti agar api tidak berkembang menjadi lebih luas.Menurut laporan, luas lahan yang terbakar di Riau hingga awal September 2026 telah mencapai 5.865,32 hektare.Upaya pencegahan kemudian diperkuat terutama di desa rawan karhutla, kawasan perkebunan, lahan gambut serta lokasi yang sebelumnya pernah mengalami kebakaran.Empat wilayah mendapat perhatian khusus berdasarkan jumlah hotspot, yaitu Indragiri Hulu dengan 59 hotspot, Indragiri Hilir sebanyak 48 hotspot, Pelalawan 22 hotspot dan Siak 20 hotspot.Namun, polisi menegaskan bahwa data hotspot tidak berarti seluruh titik tersebut merupakan kebakaran aktif. Petugas di wilayah telah diminta melakukan ground check untuk memastikan kondisi sebenarnya.Jika ditemukan api, petugas harus segera melakukan pemadaman dan memastikan proses pendinginan dilakukan hingga tuntas untuk mencegah api kembali muncul.Selain penanganan kebakaran, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat juga akan ditingkatkan setelah masih ditemukan praktik membuka atau mengelola lahan dengan cara membakar.Polisi meminta sosialisasi larangan membakar lahan dilakukan hingga tingkat desa dan dusun. Petugas juga didorong membantu masyarakat mencari alternatif pengelolaan lahan yang sesuai dengan kondisi setempat serta memberikan dukungan peralatan apabila memungkinkan.Menurut Herry, pendekatan pencegahan tidak cukup hanya dengan melarang pembakaran. Masyarakat juga perlu mendapat alternatif agar tetap dapat mengelola lahan secara aman tanpa memicu karhutla.Penegakan hukum tetap berjalan bersamaan dengan upaya pencegahan dan pemadaman.Hingga saat ini, Polda Riau dan jajaran telah menangani 41 kasus karhutla serta menetapkan 44 orang sebagai tersangka. Polisi menyatakan setiap kasus yang ditemukan memiliki unsur pidana akan diproses sesuai ketentuan hukum.Penanganan karhutla melibatkan TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni, pemerintah daerah, perusahaan, relawan dan masyarakat.Pemerintah dan aparat saat ini memprioritaskan pencegahan munculnya kebakaran baru, pemadaman setiap api yang ditemukan, pencegahan perluasan kebakaran, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan personel yang bekerja di lapangan.

  2026-09-10 09:00
• 

  • 台灣國旗
  • 越南國旗
  • 泰國國旗
  • 印尼國旗

  Kepemilikan Rokok Elektrik Terancam Denda, 431 Titik Pengumpulan Menerima Tanpa Nama

  Masyarakat yang masih memiliki rokok elektrik perlu memperhatikan aturan baru. Sebanyak 431 titik pengumpulan dibuka sejak 8 September dan menerima pengembalian secara anonim, tanpa nama atau data pribadi. Rancangan perubahan Undang-Undang Pengendalian Bahaya Tembakau juga melarang kepemilikan. Setelah masa transisi 1 bulan, kepemilikan dapat didenda hingga NT$100.000.Aturan saat ini sudah melarang produksi, impor, penjualan, penyediaan, pemajangan, iklan, dan penggunaan rokok elektrik serta produk sejenis tembakau. Rancangan baru menambahkan kepemilikan. Pada bulan pertama setelah aturan berlaku tidak ada denda, tetapi rokok elektrik dapat disita. Setelah itu, denda berkisar NT$30.000-100.000.Pemilik dapat menyerahkan rokok elektrik di titik pengumpulan yang disediakan kantor kesehatan dan pusat kesehatan setempat tanpa mendaftarkan nama atau data pribadi. Karena tanggal pemberlakuan belum ditentukan, masyarakat dapat mengembalikan rokok elektrik yang sudah dimiliki melalui program tersebut.Pengetatan aturan juga berkaitan dengan risiko kesehatan. Penelitian menunjukkan rokok elektrik dapat melepaskan formaldehida, asetaldehida, partikel ultrahalus, dan logam berat. Paparan pada remaja menjadi perhatian, dan pengguna rokok elektrik lebih mungkin mencoba rokok konvensional.Rancangan tersebut disetujui Kabinet pada 25 Juni dan dikirim ke parlemen untuk dibahas. Aturan belum disahkan dan tanggal berlaku belum ditentukan. Lokasi 431 titik pengumpulan dapat dicek melalui bagian pencegahan rokok elektrik milik Badan Promosi Kesehatan Nasional. Layanan konsultasi berhenti merokok gratis: 0800-636363.

  2026-09-10 09:05