Beredarnya informasi di media sosial yang menyebut bahwa pemerintah berencana mengirim siswa ke medan perang menimbulkan perhatian publik. Kementerian Pendidikan Taiwan menegaskan bahwa “Rencana Klasifikasi Persiapan Mobilisasi Pengabdian Pemuda di Sekolah” tidak mencakup keterlibatan pelajar dalam operasi militer, pelatihan militer, maupun tugas kepolisian dan tidak ada rencana mengirim siswa di bawah umur ke medan perang.

Menurut Kementerian Pendidikan, program tersebut disusun berdasarkan skema persiapan mobilisasi sumber daya manusia dari Kementerian Dalam Negeri. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan pencegahan bencana, evakuasi darurat, pertolongan pertama, penyelamatan diri, dan kerja sama melalui pendidikan pertahanan nasional, latihan keselamatan di lingkungan sekolah, serta pelatihan terkait lainnya.

Kementerian menjelaskan bahwa program ini berfokus pada panduan evakuasi, kepedulian masyarakat, pelayanan publik, dan dukungan administrasi. Program tersebut secara tegas mengecualikan tugas militer dan kepolisian sehingga tidak berkaitan dengan operasi tempur maupun pelatihan militer.

Menanggapi isu mengenai pendataan siswa dan formulir persetujuan, Kementerian Pendidikan menyatakan bahwa pengumpulan data layanan pemuda untuk sekolah menengah atas dan perguruan tinggi telah dihentikan sejak 2023, sementara penggunaan formulir persetujuan dihentikan pada 2024. Saat ini sekolah tidak diwajibkan membuat daftar siswa atau mengumpulkan dokumen terkait.

Terkait istilah tingkat kesiapsiagaan militer yang tercantum dalam dokumen, kementerian menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan penyesuaian terhadap mekanisme tanggap darurat nasional dan latihan ketahanan kota, bukan untuk melibatkan pelajar dalam kegiatan militer.