Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, meminta Badan Gizi Nasional atau BGN memastikan seluruh kebutuhan medis korban keracunan yang berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis atau MBG ditanggung hingga mereka benar-benar pulih.
Charles mengatakan pada 10 September bahwa tanggung jawab pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada pembayaran biaya rumah sakit.
Menurutnya, dukungan juga perlu mencakup pemeriksaan lanjutan, pengobatan, rehabilitasi serta pendampingan psikologis apabila diperlukan.
Charles, yang juga merupakan pengurus DPP PDIP, turut mendorong BGN segera menyusun mekanisme kompensasi yang jelas bagi korban keracunan MBG.
Ia menilai pengobatan saja tidak cukup apabila anak mengalami gangguan kesehatan serius, kehilangan waktu sekolah, mengalami trauma atau berpotensi menghadapi dampak kesehatan jangka panjang.
Menurut Charles, kompensasi perlu menjadi bagian dari sistem pertanggungjawaban program MBG sehingga korban dan keluarganya memiliki kepastian mengenai hak pemulihan serta bantuan yang dapat diperoleh setelah terjadi insiden.
Ia juga menyinggung kasus keracunan MBG di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
Charles menilai kasus tersebut kembali menunjukkan bahwa persoalan keamanan pangan dalam program MBG tidak dapat dianggap sebagai kejadian biasa.
Ia meminta evaluasi dan perbaikan sistem dilakukan secara menyeluruh agar kasus serupa tidak terus berulang.
Sebelumnya, seorang siswi berusia 16 tahun bernama Febiona Purba di Kabupaten Karo dilaporkan mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG dan kemudian diduga mengalami gangguan ingatan setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sumatera Utara Wilayah IV Zulkarnain Barus mengatakan dirinya telah menerima informasi mengenai kondisi Febiona dari pihak sekolah.
Menurutnya, Febiona dibawa ke Rumah Sakit Adam Malik di Medan untuk menjalani pemeriksaan electroencephalogram atau EEG.
Namun, laporan yang tersedia sejauh ini hanya menyebut adanya dugaan gangguan ingatan, sehingga kondisi kesehatannya masih memerlukan penilaian medis lebih lanjut.