Belakangan ini masih ditemukan kasus penipuan yang mengatasnamakan instansi pemerintah. Komisi Pengawas Keuangan Taiwan menyatakan bahwa modus penipuan tersebut terutama terbagi menjadi dua jenis, yaitu “penyamaran sebagai pejabat pemerintah” dan “pemalsuan dokumen resmi pemerintah”, dengan tujuan meminta masyarakat bekerja sama menangani masalah rekening keuangan, lalu menipu korban agar menyerahkan data pribadi atau melakukan transfer dana. Komisi menegaskan bahwa dengan mengingat prinsip “tiga tidak akan”, masyarakat dapat mengenali dan menolak penipuan.
Komisi Pengawas Keuangan menjelaskan, pertama, aparat atau instansi resmi tidak akan secara proaktif menghubungi masyarakat melalui telepon, pesan singkat, surat elektronik, atau aplikasi pesan untuk membantu memeriksa atau menangani rekening maupun transaksi keuangan; kedua, tidak akan membatasi atau membekukan rekening keuangan masyarakat, serta tidak akan meminta kartu bank, buku tabungan, kata sandi, atau data pribadi; ketiga, tidak akan dengan alasan penyelidikan kejahatan seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, pengiriman dana ilegal, atau perdagangan orang dalam, meminta pembayaran berupa uang jaminan, uang penahanan, biaya pengendalian risiko, biaya verifikasi, atau pungutan lain dengan nama apa pun.
Untuk mencegah aliran dana penipuan, dalam beberapa tahun terakhir Komisi Pengawas Keuangan terus mengawasi lembaga keuangan agar memperkuat mekanisme kepedulian di loket pelayanan. Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2023 berhasil dicegah 11.300 kasus dengan nilai hampir NT$7,6 miliar; pada tahun 2024 berhasil dicegah 13.580 kasus dengan nilai hampir NT$10,2 miliar; dan dari Januari hingga November tahun 2025 berhasil dicegah 13.237 kasus dengan nilai lebih dari NT$10,4 miliar. Secara kumulatif, dari tahun 2023 hingga November tahun 2025, total nilai yang berhasil dicegah mendekati NT$28,2 miliar.
Selain itu, Kementerian Kehakiman juga melalui materi kampanye mengingatkan masyarakat untuk mengingat prinsip “lebih banyak bertanya, lebih banyak memeriksa, dan lebih banyak memastikan” serta “tidak percaya, tidak menanggapi, dan tidak mentransfer uang”. Otoritas terkait mengimbau masyarakat, apabila menerima panggilan, pesan, informasi media sosial, atau tautan daring yang mencurigakan, agar segera melapor ke polisi atau menghubungi hotline Anti-Penipuan 165, serta tidak mengikuti instruksi untuk menarik, mentransfer dana, atau memberikan informasi rekening demi melindungi keamanan aset pribadi.
