0710.jpg)
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengumumkan hasil Pencegahan Global Perdagangan Manusia tahun 2021. Taiwan menempati peringkat pertama dalam evaluasi global yang diikuti lebih dari 180 negara. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Taiwan harus secara aktif menyelidiki kapal penangkap ikan lepas pantai yang dicurigai melakukan eksploitasi tenaga kerja. Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa untuk kapal penangkap ikan laut, semua kementerian akan secara aktif menerapkan， keefektifan Taiwan dalam memerangi perdagangan manusia telah diakui secara internasional selama 12 tahun berturut-turut, menunjukkan bahwa pemerintah dan sektor swasta telah mempertahankan kemitraan yang erat selama pandemi 2020 dan secara aktif mempromosikan pencegahan pekerjaan perdagangan.
0710.jpg)
Perjuangan Taiwan Melawan "Perdagangan Manusia" Telah Diakui Secara Internasional dan Menduduki Peringkat Pertama selama 12 Tahun Berturut-turut! Sumber: Diambil dari Situs web Departemen Luar Negeri AS
Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa perlindungan hak asasi manusia adalah nilai inti yang sangat penting bagi negara Taiwan. Pencegahan perdagangan manusia adalah salah satu hasil konkrit dari konsep dan tekad negara Taiwan untuk membangun negara yang berdasarkan hak asasi manusia, dan terus meningkatkan strategi pencegahan perdagangan manusia. Contohnya, Amerika Serikat memasukkan hasil tangkapan ikan lepas pantai negara Taiwan dalam daftar produk kerja paksa pada akhir September tahun lalu, Yuan Eksekutif segera memimpin Komite Yuan Eksekutif Pertanian dan Kementerian terkait untuk membahas dan merumuskan "Rencana Aksi Perikanan dan Hak Asasi Manusia" pada bulan Oktober, dan mendaftarkan kerja paksa nelayan lepas pantai asing sebagai prioritas untuk perbaikan, dan secara aktif melindungi hak dan kepentingan tenaga kerja nelayan asing.
0710.jpg)
Kementerian Dalam Negeri telah merumuskan "Rencana Aksi Anti-Eksploitasi 2021-2022." Sumber: Diambil dari《鏈新聞》
Selain itu, dalam dua tahun terakhir terkena wabah, pola dan peraturan pergerakan lintas batas internasional telah berubah banyak. Untuk mencegah perdagangan manusia, Kementerian Dalam Negeri melakukan pertemuan antar kementerian di akhir Desember tahun lalu untuk merumuskan "Rencana Aksi Anti Eksploitasi 2021-2022" dan mengusulkan 25 program pencegahan perdagangan manusia dan 76 strategi konkrit, kedua rencana aksi ini semuanya bergerak menuju tujuan optimalisasi perlindungan hak korban dan penguatan perlawanan perdagangan manusia.
