Pemerintah Memutuskan untuk Meningkatkan Cuti Pemeriksaan Bagi Ayah Menjadi 7 Hari

【Berita Global untuk Penduduk Baru】Legislatif Yuan meloloskan pembacaan ketiga pada akhir tahun lalu untuk mengamendemen undang-undang yang merevisi "Cuti Pemeriksaan Kehamilan" (產檢假) untuk wanita dan "Pemeriksaan Paternitas dan Cuti Paternitas" (陪產檢及陪產假) untuk pasangan dari 5 hari menjadi 7 hari. Gaji 2 hari yang baru ditambahkan akan disubsidi oleh pemerintah pusat, dan kedua orang tua dapat mengajukan aplikasi tentang mempertahankan jabatan yang tak dibayar dan menerima tunjangan pada saat yang sama. Mengurus anak di bawah usia 3 tahun juga dapat menegosiasikan jam kerja yang fleksibel dengan majikan. Yuan Eksekutif telah menunjuk akan secara resmi dilaksanakan pada 18 Januari.

Baca juga：Mencegah Virus Demam Babi Afrika Menyerang Taiwan, Dewan Pertanian Menunjukkan China, Vietnam, Thailand, Hong Kong, Makau Memiliki Risiko Tertinggi

Cuti "Pemeriksaan Paternitas dan Cuti Paternitas" total 15 hari. Sumber: Galeri Pixabay

Yang dimaksud dengan "Pemeriksaan Paternitas dan Cuti Paternitas" adalah cuti bagi pegawai untuk menemani istri untuk melakukan pemeriksaan maternitas, yang harus diambil selama masa kehamilan pasangan; mengenai cuti untuk menemani pasangan melahirkan, masih sama dengan masa cuti yang ditetapkan sebelumnya, yaitu cuti diambil total 15 hari sebelum dan sesudah tanggal kelahiran pasangan.

Untuk unit cuti "Pemeriksaan Paternitas dan Cuti Paternitas", karyawan dapat memilih "setengah hari" atau "jam" sebagai unit cuti, dan majikan tidak dapat menolak. Bagi yang memilih untuk meminta cuti dalam jam, perhitungan "7 hari" dapat dihitung dengan mengalikan 8 jam per hari dengan 7 total 56 jam. Karyawan yang memilih "setengah hari" atau "jam" sebagai unit cuti, tidak dapat diubah di kemudian hari.

Baca juga：Perhatian Semua! Pandemi Lokal Taiwan Memanas, "Semua Rumah Sakit di Seluruh Negeri Dilarang Mengunjungi Pasien" Mulai Sekarang

Kementerian Tenaga Kerja menekankan bahwa selama pegawai mengajukan permintaan, majikan tidak boleh menolak. Sumber: Galeri Pixabay

Kementerian Tenaga Kerja menekankan bahwa selama pegawai mengajukan permintaan, majikan tidak boleh menolak. Bagi yang melanggar akan didenda 20.000 NTD hingga 300.000 NTD, dan nama lembaga atau pemilik usaha dan penanggung jawab juga akan diumumkan.