Konferensi Internasional terkait Strategi untuk Pencegahan Perdagangan Manusia yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri dibuka pagi ini (25 Juli). Sekitar 200 orang pakar, cendekiawan, dan pejabat negara, dari hampir 40 negara berkumpul untuk bekerja bersama, mencegah perdagangan manusia. Wakil Presiden Taiwan, Chen Jianren (陳建仁) menyebutkan bahwa Taiwan telah mendapatkan nilai peringkat pertama dalam hal pencegahan perdagangan manusia selama 10 tahun berturut-turut, hal ini sendiri merupakan hasil dari upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat. Wapres menyatakan, bahwa Taiwan senang berbagi pengalaman dengan komunitas internasional, untuk bekerja sama untuk memerangi perdagangan manusia.
Menteri Dalam Negeri, Hsu Guoyong (徐國勇) mengatakan bahwa Taiwan adalah negara yang terbuka bagi para imigran, melalui pernikahan, kegiatan terkait pekerjaan, dan studi. Dalam beberapa tahun terakhir, Taiwan telah secara aktif merencanakan dan mengusulkan berbagai tindakan anti-diskriminasi. Pada bulan Mei, kolom nama "buruh asing" pada Kartu Ijin WNA di Taiwan (ARC) telah diubah namanya menjadi "pekerja migran", mendorong publik untuk menggunakan bahasa yang ramah bagi pekerja migran, bekerja lebih dekat dengan negara-negara asal para migran, membuat para migran di Taiwan dapat bekerja dengan aman dan membuat negara asal pekerja migran merasa nyaman.
Kementerian Dalam Negeri Taiwan mengatakan bahwa sebagai tanggapan terhadap laporan 2019 AS tentang perdagangan manusia, dan terkait dengan Hari Anti Perdagangan Manusia pada tanggal 30 Juli yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kemendagri Taiwan pun secara khusus mengadakan lokakarya internasional selama dua hari. Empat topik diskusi utama adalah "tren internasional dalam mencegah perdagangan manusia", "diskusi tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan eksploitasi di bidang perikanan", "kerjasama pencegahan perdagangan manusia secara regional", dan "strategi pertahanan dan kasus-kasus perdagangan". Kegiatan ini mengundang para ahli dan peneliti yang relevan, baik dari dalam maupun luar negeri untuk memberikan kuliah dan berbicara dalam diskusi terkait.
Para tamu VIP hari ini adalah Wakil Presiden Chen Jianren, Anggota Komite Administratif Eksekutif Yuan Luo Bingcheng (羅秉成), Menteri Dalam Negeri Hsu Guoyong, Wakil Direktur American Institute di Taiwan Raymond Greene,
Sekretaris Jenderal Asosiasi Caritas Internasional, Aloysius John, dan mantan duta besar Duta Besar PBB untuk Jenewa, Uskup Agung Silvano M. Tomasi, C. S. Lebih dari 250 pakar, cendekiawan dan pejabat dari hampir 40 negara berpartisipasi. Asosiasi amal internasional sekaligus LSM Caritas Internationalis dengan anggota internasional dari 20 negara juga turut bergabung. Acara ini membuat Taiwan menjadi bagian penting dalam diskusi internasional terkait masalah perdagangan manusia.
Menteri Dalam Negeri menekankan bahwa kemitraan dalam strategi mencegah perdagangan sangatlah penting. Konferensi ini juga mengundang pemenang "2018 Human Trafficking Hero Award" persembahan Departemen Luar Negeri AS, yaitu pengacara Kinm Jong Chul dari Korea Selatan dan Hanh Dang, CEO Asosiasi untuk Pencegahan Perdagangan Manusia (AACT) Kantor Vietnam. Kemendagri berharap untuk meningkatkan strategi dan konsep pencegahan regional, terus memperkuat kerja sama dengan mitra internasional, dan menerapkan jaminan hak asasi manusia.
