1028.jpg)
【Berita Global untuk Penduduk Baru】Menurut sebuah artikel yang telah dilansir di 4 Way Voice (四方報), Taiwan dikelilingi oleh laut dan memiliki sumber daya perikanan yang melimpah. Namun, nelayan sangat dibutuhkan, dalam beberapa tahun terakhir ini perikanan Taiwan didukung oleh masuknya nelayan asing. Selain itu, hak dan kepentingan nelayan Taiwan menjadi perhatian besar bagi pemerintah asing dan organisasi non profit, Amerika Serikat tahun lalu (2020) mengumumkan "Daftar Barang yang Diproduksi oleh Pekerja Anak atau Kerja Paksa" (童工或強迫勞動生產之貨品清單) edisi ke-9, yang pertama kali memasukkan perikanan lepas pantai Taiwan ke dalam daftar, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko secara tegas melarang impor barang-barang hasil kerja paksa.
1028.jpg)
Kesejahteraan Sosial Xinshi menganjurkan mendirikan mushola untuk para nelayan. Sumber: Diambil dari Galeri Pixabay
Komisaris Kelompok Perikanan dari Pusat Layanan Sosial Xinshi (新事社會服務中心漁工組專員) Li Zheng-xin (李正新) mengatakan bahwa banyak organisasi non profit menganjurkan untuk pendirian toilet di pelabuhan, tetapi selain toilet tempat sholat juga sangat penting. Li Zheng-xin, yang sudah tinggal di Indonesia selama 11 tahun sering berkomunikasi dengan para nelayan Indonesia untuk memahami situasi. Dia menemukan beberapa nelayan asing di pelabuhan-pelabuhan kecil sering mengeluh untuk pembangunan pemandian air panas dan mushola yang bersih di pinggir pelabuhan, namun harapan-harapan tersebut selalu hanya sebatas wacana, dan mereka menganggap tidak ada orang yang akan memperhatikan nelayan asing di pelabuhan perikanan kecil, apalagi fasilitas di pinggir pelabuhan.
1028.jpg)
Kesejahteraan Sosial Xinshi mendesak semua unit pemerintah untuk mementingkan hak dan kepentingan nelayan. Sumber: Diambil dari Galeri Pixabay
Setelah mengetahui tuntutan nelayan asing, Xinshi mulai merencanakan, melakukan penyelidikan, kunjungan dan survei pelabuhan perikanan yang ada nelayan asing, sekaligus meminta semua unit pemerintah untuk memperhatikan hak dan kepentingan nelayan, dan menunjukkan bahwa sistem kerja di luar negeri harus dihapuskan untuk meningkatkan hak dan perlindungan para nelayan. Kementerian Tenaga Kerja (勞動部) harus melindungi semua nelayan asing dengan "Undang-Undang Dasar Ketenagakerjaan" (勞基法) dan menikmati hak yang sama seperti nelayan Taiwan. Selama masa transisi, Departemen Perikanan harus memastikan bahwa industri sepenuhnya mematuhi "Langkah-langkah Perizinan dan Manajemen untuk Ketenagakerjaan Nelayan Luar Negeri" (境外僱用非我國籍船員許可及管理辦法), khususnya untuk gaji, harus dibayar penuh, pemotongan sewenang-wenang dilarang, dan pembayaran jumlah asuransi nelayan asing harus secepat dan selengkap mungkin, dan pengelolaan nelayan asing harus sepenuhnya diserahkan kepada instansi pemerintah.
