【Berita Global untuk Penduduk Baru】Editor／Steven
Menurut TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengingatkan betapa pentingnya aspek pencegahan dan mitigasi dalam penanggulangan bencana. Dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana 2021 di Istana Negara, Jokowi meminta pihak terkait untuk meningkatkan dan memprioritaskan kedua aspek tersebut untuk mengurangi risiko korban bencana yang besar.
Berita lainnya : Bisakah Anda Melihat Keranjang Belanja di Mana pun di Thailand? Lima Perbedaan Kebiasaan Gaya Hidup di Thailand dan Taiwan
“Sudah berulang kali saya sampaikan. Pencegahan, pencegahan. Jangan sampai telat jangan sampai terlambat”, kata Widodo dalam sambutan pembukaannya pada pertemuan, Rabu, 3 Maret 2018.
Namun, Presiden mengatakan aspek lain juga krusial. Permintaan utamanya adalah agar pemerintah tidak pasif dan tidak bereaksi hanya saat terjadi bencana.
Jokowi mengatakan, seluruh lapisan masyarakat harus memiliki upaya antisipasi bencana yang terencana dan detail. Oleh karena itu, lanjutnya, kebijakan nasional dan kebijakan daerah harus benar-benar peka terhadap kerentanan bencana.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara yang rawan bencana dan merupakan salah satu dari 35 negara yang paling rawan bencana. Ia mengutip Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang melaporkan, tahun lalu saja ada 3.253 bencana yang terjadi, atau sekitar sembilan bencana per hari.
Berita lainnya : Proyek Sukses Penduduk Baru! Lalat Tentara Hitam dalam Pakan Ayam Menangkan Penghargaan " 7th Dream Building Program"
Jokowi menambahkan, Indonesia saat ini memiliki Perpres no. 87/2020 yang di dalamnya terdapat rencana penanggulangan bencana 2020-2024. Grand design jangka panjang, kata dia, harus diimplementasikan dalam bentuk kebijakan dan rencana.
"Termasuk penataan spatial yang peka dan memperhatikan aspek rawan bencana. Ini harus diikuti dengan audit dan penguasaan kebijakan dan penataan ruang di lapangan, tidak hanya di atas kertas."
