0210.jpg)
【Berita Global untuk Penduduk Baru】Pemerintah Taiwan terus melindungi hak asasi manusia dan hak-hak para nelayan asing. Menteri Perikanan dari Dewan Pertanian menunjukkan bahwa mereka telah meluncurkan "Rencana Aksi Perikanan dan Hak Asasi Manusia" dan Peraturan Lisensi dan Metode Manajemen untuk Ketenagakerjaan Pelaut Non-Pribumi (Taiwan). Diharapkan akan dipublish setelah Tahun Baru Imlek, melindungi hak-hak buruh dan hak asasi manusia para nelayan.
0210.jpg)
Pada semester awal tahun 2022, sistem baru pemberian upah langsung ke rekening nelayan dan pencatatan jam kerja akan segera dilakukan. Sumber: Pixabay
Dalam sebuah wawancara dengan media, Lin Dingrong (林頂榮) selaku kepala tim perikanan perairan laut dalam dari Komite Pertanian Departemen Perikanan, mengatakan bahwa "Rencana Aksi Perikanan dan Hak Asasi Manusia (漁業與人權行動計畫)" diharapkan akan disetujui oleh Eksekutif Yuan pada tahap pertama, dan juga ditambah pervisian Peraturan Lisensi dan Metode Manajemen untuk Ketenagakerjaan Pelaut Non-Pribumi (Taiwan) untuk meningkatkan hak-hak buruh nelayan.
Lin Dingrong (林頂榮) mengatakan untuk masalah "pemotongan upah nelayan", situasi saat ini pemilik kapal mengirimkan upah kepada agensi dalam negeri, dan agensi dalam negeri mengirimkan upah kepada agensi asing, terakhir dari agensi asing mengirimkan uang kepada nelayan. Setelah diselidiki, ditemukan bahwa perusahaan agen asing sering menahan upah nelayan dengan alasan “pinjaman nelayan”.
Namun, setelah sistem baru diluncurkan, secara tegas ditetapkan bahwa terlepas dari apakah itu disetujui oleh nelayan sendiri atau tidak, agensi dilarang sepenuhnya mentransfer gaji melalui agensi asing. Selain itu, kontrak kerja nelayan harus secara jelas tertulis jumlah gaji, cara pembayaran, jenis dan harga asuransi, besaran biaya transportasi yang ditanggung bersama oleh nelayan ke dan dari negara setempat dan menaiki kapal dari pelabuhan perikanan, dll. Serta kontrak kerja harus diserahkan kepada otoritas yang berwenang sebagai arsipan, untuk menghindari para nelayan menandatangani persyaratan yang tidak setara.
0210.jpg)
Kementerian Perikanan terus memperkuat pengelolaan perikanan perairan laut di Taiwan dan agen perantara nelayan asing. Sumber: Pixabay
Dan untuk memperkuat manajemen agensi di industri perikanan perairan laut Taiwan, Lin Dingrong mengatakan bahwa kedepannya, perlu mendapatkan lisensi dari Kementerian Ketenagakerjaan dan kemudian mengajukan permohonan ke Menteri Perikanan. Selain itu, Kemnaker membawahi ribuan agensi, sistem audit dan manajemen lainnya lebih lengkap. Sangat bermanfaat untuk mengoptimalkan pengembangan industri. Saat ini, ada sekitar 50 agensi perikanan, di antaranya lebih dari dari 20 telah memperoleh izin dari Kemnaker, agensi lainnya akan terus menyelesaikan perizinan mereka.
