1119.jpg)
【Berita Global untuk Penduduk Baru】Wakil Menteri Dalam Negeri Chen Zongyan (陳宗彥) baru-baru ini memberikan laporan khusus tentang "Situasi Kerja Pencegahan Pandemi Pengusaha Taiwan yang Kembali ke Taiwan selama Tahun Baru Imlek" di Komite Urusan Dalam Negeri, menekankan bahwa prinsip utamanya adalah pelonggaran komunitas lokal dan pengontrolan perbatasan yang ketat, dan mengulangi 3 isi rencana karantina Tahun Baru Imlek. Selain itu, dengan mempertimbangkan situasi pandemi internasional, negara-negara tetangga dan situasi pandemi lokal, akan terus mempertahankan pelonggaran bertahap dari langkah-langkah yang relevan untuk komunitas lokal, akan tetapi tetap mempertahankan pengontrolan perbatasan yang ketat.
Berita lainnya: Bangun Rumah Kedua untuk Warga Penduduk Baru, Program Visi 10 Tahun Diluncurkan di New Taipei
1119.png)
Chen Zongyan menekankan bahwa pelanggaran peraturan selama periode ini akan mendapatkan hukuman berat. Sumber: LIVE Dewan Legislatif Yuan
Chen Zongyan menyebutkan bahwa karena peningkatan relatif dari pandemi internasional, pusat komando terus mengambil tindakan pengendalian di perbatasan. Selama Tahun Baru Imlek, semua penumpang yang masuk, harus menaati peraturan 14+7. Tes PCR dilakukan saat masuk dan sehari sebelum keluar karantina.
Chen Zongyan mengusulkan tiga opsi berbeda untuk dipilih penumpang, termasuk: opsi pertama, tinggal di penginapan pencegahan pandemi untuk menyelesaikan masa karantina selama 14 hari dan melanjutkan dengan manajemen kesehatan independen selama 7 hari; opsi kedua, tinggal di penginapan pencegahan pandemi selama 10 hari + 4 hari di karantina rumah + 7 hari manajemen kesehatan mandiri; opsi ketiga, 7 hari di karantina terpusat atau hotel karantina dengan biaya sendiri + 7 hari di karantina rumah + 7 hari manajemen kesehatan mandiri.
Berita lainnya: Selebriti Penduduk Baru Larisa Berikan Pengingat Seputar Referendum pada 18 Desember Mendatang
1119.jpg)
Chen Zongyan mengusulkan tiga opsi berbeda yang bisa dipilih penumpang. Sumber: Pixabay
Selain tindakan di atas, juga akan ditangani secara teknis. Selama periode proyek (14 Desember 2021 hingga 14 Februari 2022), jika melanggar tindakan, maka sanksi akan diperberat, termasuk apakah penumpang memberikan sertifikat vaksin asli. Jika ada yang memberikan sertifikat palsu atau keadaan yang tidak sebenarnya, menurut Pasal 58 UU tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, maka akan mendapatkan hukuman maksimal adalah 150.000NTD. Pada saat yang sama, mungkin akan melibatkan pemalsuan dokumen.
