Usaha Taiwan dalam rangka memerangi perdagangan manusia telah diakui secara internasional! Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (Department of State – DOS) pada tanggal 20 Juni 2019, pukul 09:00 waktu setempat (20 Juni 2019 pukul 21:00 waktu Taiwan) mengumumkan hasil Pencegahan Perdagangan Manusia tahun 2019, menyatakan bahwa Taiwan berada dalam peringkat Tier 1 (level tertinggi) dari 180 negara dunia. Taiwan menerima penghargaan ini selama 10 tahun berturut-turut, memperlihatkan bahwa pihak pemerintah Taiwan bekerja sama dengan masyarakat telah melakukan kerjasama yang efektif, sehingga sekali lagi di tahun ini kembali menjadi salah satu negara dengan yang mendapatkan peringkat terbaik dunia dalam pencegahan perdagangan manusia.
Kementerian Dalam Negeri Taiwan mengatakan, pada tahun 2007 ketika Presiden Tsai Ying-wen saat itu menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, beliau berperan dalam lahirnya pembentukan mekanisme “Regulasi dalam Koordinasi Pencegahan Perdagangan Manusia di Eksekutif Yuan”. Bersama dengan komunitas masyarakat sipil, para ahli dan peneliti terkait, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai sumber daya lainnya, pertemuan secara berkala pun diadakan untuk koordinasi dan peninjauan ulang, sehingga dasar pondasi yang baik dan efektif terkait pencegahan perdagangan manusia dapat ditempatkan di Taiwan. Di tahun 2018 lalu, warganegara asing yang menjadi korban perdagangan manusia di Taiwan tercatat berjumlah 120 orang, terendah dalam sejarah, selain itu pengadilan setempat telah menuntut 112 orang terkait kasus perdagangan manusia, juga merupakan yang terendah dalam sejarah, memperlihatkan bahwa kegiatan pertahanan di Taiwan sukses diselenggarakan, sehingga mendapatkan afirmasi dan penilaian yang baik dari AS.
Kemendagri Taiwan secara lebih lanjut menyatakan, pencegahan perdagangan manusia merupakan kampanye global, selain juga menyoroti kinerja negara-negara yang ada dalam mementingkan hak asasi manusia.
Negara yang meraih level tertinggi (Tier 1) dalam hal ini tidak berarti tidak memiliki kasus terkait perdagangan manusia di negaranya, namun memperlihatkan bahwa masyarakat dan pemerintah mengenali dengan jelas, betapa seriusnya pelanggaran hak asasi manusia yang diakibatkan oleh perdagangan manusia, berusaha untuk mencari cara mencegahnya, serta melindungi para korban. Taiwan telah menjadi negara Tier 1 selama 10 tahun berturut-turut, karena itu masyarakat layak membanggakannya dan terus berusaha untuk mempertahankannya.
Kemendagri juga menekankan bahwa isu-isu terkait pencegahan perdagangan manusia sangat luas, karena itu harus mengkombinasikan pihak-pihak terkait, baik publik maupun swasta, seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Transportasi dan Komunikasi, Komite Agrikultural, dan masyarakat sipil, untuk bersama-sama mempromosikannya. Tahun ini, dalam laporan terkait yang dikeluarkan oleh AS, ada beberapa hal yang disarankan, antara lain bahwa Taiwan harus memperkuat pengawasan kapal-kapal ikan Taiwan: mengadakan wawancara, mengidentifikasi dan melindungi para nelayan asing (ABK) yang mungkin dieksploitasi dalam kegiatan perikanan; memodifikasi kebijakan-kebijakan relevan terkait dan hukum perundang-undangan untuk mengurangi biaya perekrutan dan pelayanan bagi para pekerja migran. Hal-hal yang disebutkan ini, secara reguler dan bertahap juga dipertimbangkan di Eksekutif Yuan.
Sebagai tambahan, tahun ini AS juga mulai mempromosikan kerjasama untuk melarang impor berbagai produk yang melibatkan kegiatan kerja paksa di seluruh dunia. Jika mulai diimplementasikan, maka kegiatan pencegahan perdagangan manusia nantinya tidak lagi hanya terkait kriminalitas dalam hal eksploitasi tenaga kerja secara umum dan eksploitasi seksual. Di masa depan, kegiatan pertanian, perkebunan, dan perikanan yang melibatkan kegiatan kerja paksa, termasuk kegiatan padat karya, bahkan produk-produk teknologi tinggi juga mungkin akan terpengaruh.
Kemendagri juga menyatakan agar lebih dekat dengan komunitas internasional, Eksekutif Yuan pun menyetujui “Program Aksi Perwalian Baru 2019-2020” yang akan dimulai pada awal tahun depan. Dengan sikap yang lebih positif di masa selanjutnya, koordinasi dan mekanisme kerjasama dalam pencegahan perdagangan manusia akan diperkuat. Jumlah anggota yang menjadi Komite Pusat tidak hanya akan meningkat menjadi 19, namun implementasi kegiatan pencegahan ini diharapkan akan menjadi lebih komprehensif. Diharapkan implementasi perlindungan hak-hak asasi manusia juga meningkat, sebagai bagian pemenuhan tanggung jawab sebagai warga dunia, serta bergerak untuk melangkah, menuju pencapaian tonggak sejarah untuk 10 tahun berikut yang kedua kalinya.
