Pelepasan satwa untuk tujuan keagamaan belum tentu berarti melindungi kehidupan satwa. Praktik tersebut bahkan dapat melanggar hukum dan berujung pada denda. Dinas Perlindungan Hewan dan Pencegahan Penyakit Hewan Kota New Taipei baru-baru ini menemukan sebuah kegiatan pelepasan burung berskala besar. Dalam kegiatan tersebut, hampir 2.000 ekor burung dilepaskan. Karena diduga melanggar ketentuan tentang penelantaran hewan dalam Undang-Undang Perlindungan Hewan, penanggung jawab kegiatan dikenai denda sebesar 150.000 dolar Taiwan dan diwajibkan mengikuti pelatihan perlindungan hewan.
Dinas tersebut sebelumnya menerima laporan dari masyarakat bahwa sebuah kuil di Distrik Zhonghe mengadakan kegiatan pelepasan satwa untuk tujuan keagamaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan bahwa jumlah burung yang dilepaskan hampir mencapai 2.000 ekor. Setelah kegiatan berakhir, tidak ada lagi tindakan pemeliharaan, perawatan, atau penampungan lanjutan terhadap burung-burung tersebut. Oleh karena itu, pihak berwenang menilai tindakan tersebut telah memenuhi unsur penelantaran hewan dan menjatuhkan sanksi sesuai Undang-Undang Perlindungan Hewan.
Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa burung-burung tersebut sebagian besar dibeli dari toko burung. Sebagian burung spesies asli yang dilepaskan diduga berasal dari penangkapan ilegal, yang berpotensi melanggar Undang-Undang Konservasi Satwa Liar. Jika burung liar spesies asli ditangkap dan diperjualbelikan secara ilegal, hal ini tidak hanya dapat memengaruhi jumlah populasi di alam, tetapi juga menimbulkan masalah konservasi. Banyak burung yang dibeli untuk dilepaskan telah lama berada dalam lingkungan pemeliharaan manusia. Setelah dilepaskan, burung-burung tersebut sering kali sulit beradaptasi dengan lingkungan alam dan justru menghadapi risiko kematian yang lebih tinggi.
Selain itu, jika burung spesies asing masuk ke lingkungan alam, mereka dapat bersaing dengan spesies lokal dalam memperebutkan habitat dan sumber makanan. Hal ini dapat semakin mempersempit ruang hidup burung asli dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Dalam proses pengangkutan dan penempatan di kandang secara massal, burung-burung juga berisiko terluka atau mati akibat kepadatan dan perawatan yang tidak memadai.
Dinas Perlindungan Hewan mengingatkan bahwa apabila masyarakat memiliki tanggung jawab nyata untuk mengelola hewan, tetapi setelah melepaskannya tidak menyediakan penempatan atau perawatan yang layak, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai penelantaran hewan.
