Departemen Luar Negeri AS merilis peringkat global anti-perdagangan manusia 2024 pada tanggal 24, dan Taiwan sekali lagi terdaftar sebagai negara Tier 1 di antara lebih dari 180 negara dan wilayah. Menteri Dalam Negeri, Hsu Kuo-yung, menyatakan bahwa pemerintah Taiwan telah secara aktif melaksanakan langkah-langkah anti-perdagangan manusia dan merevisi Undang-Undang Pencegahan Perdagangan Manusia, mendapatkan pengakuan internasional.
Poin-Poin Utama dari Laporan
Menteri Hsu mencatat bahwa tahun ini, laporan AS memberikan 11 rekomendasi, termasuk:
Merevisi undang-undang ketenagakerjaan untuk memungkinkan pekerja migran mengubah pekerjaan tanpa persetujuan majikan selama periode kontrak yang berlaku.
Memperluas "Pusat Layanan Perekrutan Langsung Online."
Terus memperkuat penyaringan kelompok rentan yang rawan perdagangan manusia.
Memperluas cakupan inspeksi tenaga kerja perikanan ke semua pelabuhan yang berwenang di luar negeri.
Mendorong legislasi untuk melindungi hak-hak tenaga kerja pengasuh rumah tangga asing dan pekerja migran rumah tangga.
Kementerian Dalam Negeri telah mengintegrasikan rekomendasi ini ke dalam "Rencana Aksi Anti-Eksploitasi 2023-2024" yang diterbitkan pada bulan April 2023 dan akan mempromosikannya melalui kerja sama antar kementerian, dengan peninjauan dan penilaian berkala.
Kementerian Dalam Negeri menerbitkan "Rencana Aksi Anti-Eksploitasi 2023-2024" pada bulan April 2023. (Foto dari motionelements.com)
Fokus pada Hak-Hak Pekerja Migran
Menteri Hsu menekankan bahwa laporan AS menyoroti hak-hak tenaga kerja pekerja perikanan asing dan pekerja migran rumah tangga. Yuan Eksekutif sangat memperhatikan masalah ini dan secara aktif menanganinya. Kementerian Dalam Negeri akan mengoordinasikan melalui "Satuan Tugas Pencegahan Perdagangan Manusia dan Penghapusan Diskriminasi Rasial Yuan Eksekutif," mengintegrasikan sumber daya dari berbagai kementerian dan masyarakat sipil untuk meningkatkan upaya melawan perdagangan manusia dan memastikan perlindungan korban.
