0915.jpg)
Semua perguruan tinggi dan universitas akan mulai sekolah pada pertengahan September. Untuk menanggapi pandemi, Kementerian Pendidikan (教育部) akan mengirimkan "Pedoman Pencegahan Pandemi setelah Universitas Dimulai" (大學開學後防疫指引) ke Pusat Komando untuk ditinjau. Kementerian Pendidikan mengatakan bahwa mereka telah merencanakan pedoman pembukaan sekolah, dan pengajaran secara langsung harus memenuhi enam persyaratan, jika tidak dapat memenuhi maka sekolah direkomendasikan untuk menggunakan pengajaran online.
0915.jpg)
Kementerian Pendidikan mengumumkan pedoman "Pengajaran Secara Langsung". Sumber: Diambil dari《聯合報》
- Kementerian Pendidikan mengumumkan pedoman "Pengajaran Secara Langsung" (實體授課):
- Tidak boleh ada lebih dari 80 orang di dalam ruangan.
- Dapat menjaga jarak sosial 1,5 meter antar orang.
- Ruang kelas harus memiliki kursi tetap dan anggota tetap.
- Menerapkan pendataan siswa yang hadir.
- Guru dan siswa harus memakai masker dan dilarang untuk makan dan minum.
- Ruang kelas harus berventilasi，disinfeksi dan dibersihkan secara teratur.
Direktur Departemen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan (教育部高教司司長) Zhu Junzhang (朱俊彰) menyatakan bahwa pedoman pengajaran secara langsung telah diluncurkan dan semua institusi diimbau untuk mematuhinya, pada prinsipnya Kementerian Pendidikan tetap merekomendasikan menggunakan pengajaran online. Namun jika sekolah tetap ingin melakukan kelas secara langsung, harus memenuhi 6 persyaratan yang disebutkan di atas, jika tidak disarankan untuk menggunakan pengajaran online setelah awal pembukaan sekolah. Jika sekolah ingin mengadakan kegiatan perkumpulan di luar jam kelas pelajaran, maka harus melakukan pemantauan kesehatan terhadap guru dan siswa termasuk mengukur suhu tubuh saat memasuki kampus, menerapkan sistem pendataan, memakai masker, serta membersihkan dan mendesinfeksi lingkungan.
0915.jpg)
Pihak sekolah tidak boleh menolak siswa untuk bersekolah dikarenakan siswa tersebut menolak melakukan tes PCR. Sumber: Diambil dari《央廣》
Selain itu, Zhu Junzhang menunjukkan bahwa universitas dapat menerapkan pemeriksaan fisik untuk mahasiswa baru sesuai dengan hukum, dan setiap sekolah tentukan sendiri tentang pemeriksaan apa saja yang perlu dilakukan, tetapi pemeriksaan fisik ini tidak boleh dikaitkan dengan kualifikasi penerimaan murid baru, dan tidak boleh melanggar hak siswa untuk menerima pendidikan. Artinya, pihak sekolah dapat melakukan rapid screening atau tes PCR terhadap siswa, namun sekolah tidak boleh menolak siswa untuk bersekolah dikarenakan siswa tersebut menolak melakukan tes PCR.
