Menurut berita yang dilansir dari detik.com, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menyoroti isu soal pemilihan presiden dan wakil presiden yang kembali dilakukan oleh MPR RI. Merespons hal ini, Basarah menegaskan bahwa pasangan capres dan cawapres pada Pemilu tahun 2024 tetap akan dipilih langsung oleh rakyat.
Adapun hal tersebut juga telah tertulis pada UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 6A ayat (1). Di dalam pasal tersebut, disebutkan juga bahwa pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu sebelum pelaksanaan Pemilu.
"Inilah aturan main bernegara yang wajib kita taati. Capres-cawapres tetap dipilih langsung oleh rakyat dan hanya bisa diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Mabes TNI tidak bisa mengajukan pasangan capres-cawapres. Mabes Polri tidak bisa mengajukan pasangan capres-cawapres. Begitu juga ormas-ormas besar semisal NU, Muhammadiyah, PGI, KWI, Walubi, PHDI dan lain-lain juga tidak bisa mengusulkan pasangan capres-cawapres," ujarnya dalam keterangannya, Kamis (1/7/2021).
Berita lainnya: Menlu Berharap ASEAN dan China Tingkatkan Kerja Sama Ekonomi Hijau
Di acara Ngaji Kebangsaan Forum Cendekiawan Muslim Muda Sumatera Utara bertajuk 'Membaca Aspirasi Warga Nahdliyin dan Nasionalis Pada Pilpres 2024', Basarah menjelaskan tentang aspirasi warga Nahdliyin dalam Pilpres 2024.
Dalam hal ini, ia menyebut dalam lanskap politik nasional, kaum Nahdliyin selalu bersinergi dengan kaum nasionalis-Soekarnois. Adapun jejak tersebut terlihat dari proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara.
Selain itu, hal ini pun dapat dilihat dari munculnya Fatwa Resolusi Jihad dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, munculnya tradisi Halal Bihalal berkat dialog Bung Karno dan KH Wahab Chasbullah, hingga sikap politik Megawati Soekarnoputri yang menggandeng Ahmad Hasyim Muzadi di Pemilu 2004.
"Tradisi tersebut kemudian diteruskan oleh pak Joko Widodo dengan menggandeng KH Ma'ruf Amin dalam Pilpres tahun 2019 lalu. Inilah potret kerja sama kaum kebangsaan dan religius," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Jazilul Fawaid menjelaskan bahwa setiap warga negara berkesempatan sama untuk mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres. Adapun hal tersebut dapat dilakukan selama memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur oleh UUD NRI Tahun 1945 dan aturan di bawahnya.
"Aturannya jelas. Dalam Pasal 6 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dijelaskan bahwa Capres-Cawapres adalah Warga Negara Indonesia sejak lahir dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain, tidak pernah mengkhianati negara serta mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden," katanya.
Berita lainnya: 2.000 Calon Mahasiswa Lolos SBMPTN 2021 Unair
Tak hanya itu, Jazilul mengakui bahwa capres dan cawapres tahun 2024 masih belum dapat diprediksi. Bahkan, ia menyebut belum mengetahui figur-figur yang akan maju dalam Pemilu Presiden tahun 2024.
"Capres-cawapres masih kabur, tapi kita boleh dong salurkan aspirasi," ungkap Jazilul.
Di kesempatan yang sama, Pimpinan Majelis Zikir Pengasuh Rumah Sufi, Ahmad Sabban Rajagukguk menilai ada tiga hal yang harus diantisipasi dalam pelaksanaan Pemilu Presiden 2024. Hal tersebut antara lain, politik identitas, politik transaksional dan politik primordialisme.
Oleh karena itu, ia meminta agar NU dan ormas lainnya dapat ikut meminimalisir adanya gesekan selama Pemilu berlangsung,
"Bagi saya hal yang paling penting adalah bagaimana NU dan kaum kebangsaan berupaya kuat untuk mengurangi gesekan di level akar rumput sebagai dampak dari pelaksanaan Pemilu. Inilah yang paling penting. Peran NU dan Muhammadiyah sebagai ormas penopang dan penyangga Indonesia juga harus berupaya meminimalisasi potensi terjadinya gesekan di level grassroot sebagai dampak pelaksanaan demokrasi elektoral," pungkasnya.
