Sebagai dasar negara yang telah dirumuskan sejak awal kemerdekaan, Pancasila merupakan ideologi final bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan pemikiran luhur yang harus dijadikan pedoman dalam kehidupan dan bernegara seluruh rakyat Indonesia.
Hanya saja, dibutuhkan penjabaran secara konkret agar Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disampaikan oleh politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera dalam sebuah diskusi bertajuk “Refleksi Kehidupan Sosial dan Politik Indonesia 2019” pada Rabu di Jakarta.
Dalam diskusi ini, hadir pula sejumlah tokoh nasional seperti Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah serta anggota dewan Badan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Ahmad Syafii Maarif dan Andreas Anangguru Yewangoe. Menurut Mardani, sebagai lembaga perumus kebijakan pembinaan ideologi ini, BPIP harus berada di garis depan. Lembaga-lembaga lainnya akan bersinergi untuk mengikuti instruksi dan kebijakan yang dirumuskan oleh BPIP.
''Ini menjadi tugas BPIP untuk membuat dan menyusun working ideology itu agar bisa diterapkan,'' imbuhnya. Lebih lanjut, dia pun menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila ini harus diterapkan sejak dini, mulai lagi keluarga, sekolah, maupun lingkungan sekitar. Dengan demikian, nilai tersebut akan mengakar menjadi kebiasaan yang baik dalam masyarakat. Senada dengan Mardani, Andreas Anangguru Yewangoe pun menyatakan bahwa lingkungan keluarga dan sekolah memainkan peranan besar dalam menanamkan nilai kebaikan yang terkandung dalam Pancasila.
Dengan memberikan contoh nyata di kehidupan sehari-hari, diharapkan nilai luhur seperti toleransi dan adab yang baik ini akan menjadi karakter yang tertanam sejak kecil. “Nilai-nilai itu harus diajarkan mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga perguruan tinggi,” kata Andreas. Dalam prosesnya, seluruh masyarakat pun harus menerapkan nilai Pancasila tersebut dalam perilakunya setiap hari, bukan sekadar jargon yang dikumandangkan dengan lantang. Untuk memuluskan hal tersebut, para pembuat kebijakan pun berencana merevisi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam perubahannya nanti, Pancasila akan menjadi pelajaran wajib di sekolah. Menurut Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, pendidikan Pancasila belum memiliki porsi yang cukup dalam pelajaran para siswa. Saat ini, nilai-nilai Pancasila seolah masih hanya menjadi bagian dari pelajaran lain. Selain itu, ruang gerak BPIP pun akan dibuat semakin leluasa untuk mewujudkan penjabaran nilai Pancasila secara konkret bagi masyarakat. “Agar lembaga yang ditugasi mengawal ideologi ini bisa lincah dalam membuat turunan-turunan dari nilai Pancasila itu,” imbuhnya. Ke depannya, pembentukan BPIP yang kini baru tertuang di dalam Peraturan Presiden pun akan semakin diperukuat dengan undang-undang yang disusun oleh DPR.
Dikutip:Kompas
