Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah (LKPP) bersinergi dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN).
Sinergitas kedua lembaga diharapkan memberikan kemudahan kepada Usaha Kecil dan Menengah mendapatkan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).
"Permudah UKM-UKM untuk dapat ini. Jangan di dalam dipersulit, dari luar dipermudah. Jangan dibolak balik seperti itu," tegas Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2019 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (6/11).
LKPP juga diharapkan menyediakan pendampingan dan konsultasi bagi UKM. Dengan begitu, produk UKM bisa masuk dalam e-katalog sehingga turut membantu pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Mantan Wali Kota Solo ini melanjutkan, LKPP harus memastikan perusahaan yang mengikuti lelang adalah perusahaan dalam negeri. Jokowi tak ingin ada perusahaan asing yang ikut menyediakan barang dan jasa pemerintah.
Jokowi menekankan LKPP harus bisa mewujudkan tiga misi. Pertama, mendorong produk dalam negeri untuk diserap sebanyak-banyaknya dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kedua, menciptakan lapangan kerja. Ketiga, mendukung pengembangan UMKM.
"Sehingga pada akhirnya defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan hilang dan kita menjadi surplus," tutup Jokowi.
Dikutip:BeritaLiputanEnam
