Presiden Joko Widodo meminta program Kartu Pra Kerja diprioritaskan kepada masyarakat yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja ( PHK) akibat dampak wabah virus corona ( Covid-19). Ia menyebut, pemerintah sudah menaikkan anggaran program ini dari Rp 10 Triliun menjadi Rp 20 Triliun. Penerima manfaat juga bertambah menjadi 5,6 juta orang. Ia meminta penerima manfaat dari program ini diseleksi ketat bagi masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah..
Pandemi Covid-19 di Tanah Air diketahui membuat sejumlah perusahaan terpaksa merumahkan hingga memecat karyawannya. Di DKI Jakarta, sebanyak 162.416 pekerja telah di-PHK dan dirumahkan tanpa upah. Hal itu berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta. Rinciannya, 30.137 pekerja dari 3.348 perusahaan di-PHK, sementara 132.279 pekerja dari 14.697 perusahaan dirumahkan tanpa upah. Selain untuk korban PHK, Presiden Jokowi juga meminta Kartu Pra Kerja diberikan kepada para pekerja informal dan pelaku usaha mikro kecil menengah. "Pekerja informal dan pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid-19," kata Presiden Jokowi.
Pemerintah segera membuka pendaftaran Kartu Pra Kerja 2020 secara online mulai minggu kedua April. Para peserta yang terdaftar akan menerima bantuan uang sebesar Rp 3.550.000 untuk biaya pelatihan dan insentif. Dana itu akan diterima peserta bertahap dari sebelum hingga pelatihan kerja selesai dilakukan. Apabila dirinci, manfaat Program Kartu Pra Kerja 2020 yakni sebesar Rp 3.550.000, terdiri dari bantuan pelatihan sebesar Rp1 juta dan insentif paska pelatihan sebesar Rp 600.000 per bulan (untuk 4 bulan).
Sumber:Kompas
