Berita Penting kepada Majikan! Kebijakan Zero-payment "Belum Final" Saat Ini Tidak Diperlukan Biaya Pemukiman Tambahan

Menurut laporan "Berita Empat Arah", pemerintah Indonesia mengusulkan kebijakan "Zero-payment untuk pekerja migran" (移工零付費) pada tahun 2020, yang mewajibkan majikan Taiwan untuk menanggung sejumlah biaya sebelum pekerja migran pergi ke luar negeri, untuk menghindari pekerja migran demi kerja ke luar negeri terjerat hutang. Kebijakan ini telah menimbulkan ketidakpuasan bagi majikan Taiwan, pemerintah Taiwan dan Indonesia telah berulang kali bernegosiasi tetapi tetap tidak ada hasil, dan kebijakan tersebut belum dijalankan . Oleh karena itu, kebijakan zero-payment masih belum diselesaikan, dan jumlah biaya yang harus ditanggung oleh majikan Taiwan masa depan juga belum ditentukan.

Baca juga： Departemen Imigrasi Tainan Mengingatkan Para Migran untuk Mengajukan Permohonan Izin Tinggal dan Membuat Janji Vaksinasi

Pekerja perawatan asing datang untuk bekerja di Taiwan dan tidak senang dengan eksploitasi jangka panjang biaya agen. Sumber: Diambil dari 《新頭殼》

Tim Pengelola Tenaga Kerja Transnasional Kementerian Tenaga Kerja (勞動部跨國勞動力管理組) menyatakan bahwa pertemuan terakhir antara Taiwan dan Indonesia untuk membahas tentang "Kebijakan zero-payment" bagi pekerja migran adalah pada 8 April. Setelah itu pandemi di kedua negara memanas, sehingga belum ada informasi lebih lanjut saat ini, dan waktu pertemuan selanjutnya juga belum ditentukan. Oleh karena itu berita yang beredar di internet tentang "kebijakan zero-payment Indonesia mulai berlaku pada 15 Juli" tidak benar. Anggota staf Taiwan International Workers' Association (TIWA) Wu Jingru (吳靜如) mengatakan bahwa dia belum pernah mendengar bahwa "kebijakan zero-payment Indonesia mulai berlaku pada 15 Juli" kebijakan ini belum ada hasil.

Baca juga： Dipengaruhi Oleh Pandemi Internasional, Jumlah Pekerja Migran di Taiwan Menurun Tajam. Pekerja Perawatan "Secara Kondisional" Dapat Beralih Majikan ke Industri Lain

Pekerja perawatan asing mengharapkan majikan untuk memberikan "cuti yang cukup". Sumber: Diambil dari《鏡週刊》

Indonesia mengusulkan "zero-payment untuk pekerja migran" kepada pemerintah Taiwan. menyebabkan ketidakpuasan banyak majikan Taiwan. Yang pertama adalah majikan penyandang cacat yang bergantung pada pekerja migran, kebanyakan dari mereka adalah penyandang cacat berat yang membutuhkan perawatan penuh-waktu, dan ekonomi mereka memang juga sudah lemah, jika harus menanggung biaya pekerja migran untuk datang ke Taiwan lagi, mata pencaharian keluarga mungkin juga akan masuk dalam kesulitan. Kelompok NGO percaya bahwa pekerja perawatan keluarga telah lama "gaji rendah dan capek", ditambah lagi mereka sering dieksploitasi oleh agen swasta dengan biaya perantara yang tinggi. Indonesia tidak salah untuk melindungi masyarakatnya, pemerintah harus menghadapi permintaan untuk perawatan jangka panjang, menghapus sistem agen swasta dan memberantas masalah eksploitasi, jangan biarkan situasi menjadi lemah dan lemah saling menguras.

Kebijakan "zero-payment untuk pekerja migran" belum final. Sumber: Diambil dari《聯合報》

Pada pertemuan terakhir pada bulan April, perkiraan awal biaya yang harus ditanggung  majikan Taiwan adalah sekitar 23.700 NTD (tidak termasuk biaya agen Taiwan), yang jauh lebih rendah dari perkiraan biaya 70.000 hingga 100.000 NTD pada tahun 2020. Namun, kebijakan tersebut belum final dan belum diterapkan secara resmi, jika majikan diminta untuk menaikkan biaya oleh agen harus berhati-hati.