Melindungi Hak Pekerja Migran di Masa Pandemi, Ini Rencana Vaksinasi di Berbagai Negara Asia

Bersamaan dengan meningkatnya jumlah penambahan kasus korban terinfeksi COVID-19 di antara kaum pekerja migran dalam berbagai negara, banyak mata mulai tertuju kepada lingkungan kehidupan mereka yang tidak kondusif. Dibandingkan mayoritas masyarakat, pekerja migran memang menghadapi resiko penularan yang lebih tinggi. Ini karena banyak dari pekerja migran memiliki profesi sebagai perawat kesehatan, tinggal di asrama yang sempit dan kontor, dan bahkan tidak memperoleh vaksinasi ataupun bantuan medis dari pemerintah.

Melihat bahwa 40% dari total jumlah pekerja migran di dunia menetap di negara-negara Asia, perwakilan PBB telah menghimbau negara-negara tersebut untuk menyelenggarakan pelaksanaan vaksinasi bagi pekerja migran. Pekerja migran yang bekerja di institusi perawatan jangka panjang sekarang menduduki posisi keenam dalam daftar prioritas penyuntikan vaksin, yang akan dilaksanakan pada bulan April. Anehnya, perawat rumah tangga tidak termasuk dalam daftar tersebut. Meskipun begitu, masalah kekurangan suplai vaksinasi di Taiwan juga telah menjadi salah satu halangan dalam rencana pemberian vaksin bagi pekerja migran yang bergumul dalam bidang kesehatan ini.

Berita lainnya: Standar Kewaspadaan Nasional Tingkat Tiga Diperpanjang Hingga 28 Juni, CDC Umumkan 12 Hal Penting yang Harus Diperhatikan Masyarakat

Taiwan belajar bagaimana cara meningkatkan perlindungan atas hak-hak pekerja migran dari negara-negara lain. Sumber: foto diambil dari China Times.

• Jepang

        Pemerintah Jepang telah mengumumkan bahwa asalkan telah mendaftarkan diri sesuai peraturan yang berlaku, warga negara asing dapat memperoleh suntikan vaksinasi secara gratis. Penduduk Jepang yang menerima vaksinasi diklasifikasikan dalam kategori yang berbeda-beda. Direncanakan bahwa pada bulan Juli, rencana vaksinasi bagi kategori masyarakat biasa akan genap terselesaikan -- ini juga termasuk warga negara asing. Selain itu, untuk mempermudah warga negara asing dalam mengikuti proses ini, informasi dan dokumen terkait vaksinasi juga telah diterjemahkan dalam 17 bahasa.

• Korea

        Dari awal, pemerintah Korea telah mengumumkan bahwa semua warga negara asing, termasuk pekerja migran legal dan ilegal, dapat ikut serta memperoleh vaksinasi. Pendaftaran bagi mereka pun tidak akan dibedakan dari rakyat Korea. Pejabat pemerintah telah berjanji bahwa semua pekerja migran, baik yang memiliki maupun tidak memiliki izin tinggal legal, dapat memperoleh kesempatan untuk divaksinasi atau menjalani tes pemeriksaan tanpa sanksi hukum. 

        Namun, menurut laporan dari media massa, masyarakat tidak menerima informasi terkait dengan waktu pelaksanaan vaksinasi. Selain itu, kebijakan terhadap penanganan penambahan kasus di antara pekerja migran terus berubah. Ini membuat pekerja migran yang menetap di Korea mulai bertanya-tanya apakah mereka akan dikesampingkan dari proses pemberian vaksinasi.

• Hongkong

        Pada akhir bulan April, diumumkan rencana pemeriksaan dan vaksinasi wajib bagi pekerja migran di Hongkong. Selain memberikan vaksinasi kepada 37 ribu pekerja migran di tempat, warga negara asing yang ingin bekerja di Hongkong pun harus mengumpulkan dokumen penerimaan vaksinasi ketika membuat izin kerja.

        Meskipun begitu, kebijakan ini menerima kritikan berat dari pemerintah dan organisasi-organisasi HAM Filipina dan Indonesia, yang melihat kebijakan tersebut sebagai bentuk tindakan diskriminasi. Melihat bahwa kebijakan vaksinasi dan pemeriksaan tersebut tidak diwajibkan untuk pekerja kerah putih di Hongkong, kebijakan ini pun dianggap mengesampingkan kaum pekerja migran dari masyarakat, dan seolah-olah melabeli pekerja migran sebagai kelompok berisiko tinggi.

        Akhirnya, pada pertengahan bulan Mei, diumumkan bahwa kebijakan ini akan dihentikan untuk sementara. Namun, pekerja migran tetap diwajibkan untuk menjalani dua kali tes pemeriksaan biasa, dan dihimbau untuk menjalani tes swab. Pada saat ini, suplai vaksinasi di Hongkong masih mencukupi, baik untuk masyarakat maupun pekerja migran.

Berita lainnya: Masa Standar Kewaspadaan Nasional Diperpanjang! Ini Kebijakan Kementerian Ekonomi Terhadap Supermarket dan Pusat Perbelanjaan

Penularan skala besar di asrama pekerja migran di Singapura. Sumber: foto diambil dari Getty Images.

• Singapura

Pada tahun 2020, berita penularan skala besar yang terjadi di asrama pekerja migran di Singapura menjadi liputan media massa. Pada saat itu, terdapat 15.000 dari antara 300.000 pekerja migran di Singapura yang positif terinfeksi COVID-19, yaitu sekitar 10% dari jumlah keseluruhannya.

Menurut laporan media internasional, Singapura telah mulai memberikan vaksinasi bagi pekerja migran yang menetap di 5 asrama besar tanpa kasus penularan sejak bulan Maret. Sampai bulan Mei kemarin, lebih dari 42.000 pekerja migran telah menerima vaksinasi, yaitu sekitar 13-15% dari keseluruhan populasi pekerja migran Singapura. Pemerintah Singapura pun berjanji akan terus melaksanakan rencana vaksinasi ini untuk pekerja migran.

• Malaysia

Malaysia memiliki sekitar 3 sampai 5 juta pekerja migran. Setelah proses investigasi dan pelacakan menyeluruh tahun lalu, pada bulan April 2021, pemerintah Malaysia mengumumkan rencana pemberian vaksinasi yang terbuka bagi pengungsi serta pekerja migran baik legal maupun ilegal. Menurut Menteri Kesehatan, pendaftaran bagi pekerja migran legal wajib dilaksanakan oleh pihak atasan atau majikannya. Pekerja migran tanpa izin tinggal yang legal atau masih berlaku akan mendapatkan kesempatan untuk divaksinasi pada bulan Juni, ketika persediaan suplai vaksinasi telah bertambah.