Presiden AS Donald Trump mengguncang dunia dengan kebijakan tarif balasan, mengenakan tarif impor 32% terhadap produk Indonesia. Langkah ini diambil karena AS menilai Indonesia memberlakukan tarif hingga 64% terhadap produk AS. Kebijakan tersebut menimbulkan kekhawatiran akan dampak negatif terhadap ekspor utama Indonesia ke AS seperti elektronik, tekstil, furnitur, dan hasil laut.

Pemerintah Indonesia belum mengambil sikap resmi, namun Kemenko Perekonomian mengakui bahwa tarif ini akan mempengaruhi daya saing. Presiden Prabowo menginstruksikan langkah strategis deregulasi dan memperbaiki iklim investasi. Indonesia juga berdiskusi dengan Malaysia dan ASEAN untuk menyikapi bersama.

Di sisi lain, posisi Indonesia dalam negosiasi cukup kuat karena memiliki surplus perdagangan signifikan terhadap AS, yakni US$3,1 miliar (Januari&ndashFebruari 2025) dan US$16,84 miliar sepanjang 2024. Namun, impor kedelai dari AS yang mendominasi 85,9% pasar domestik membuat Indonesia bergantung pada AS untuk bahan makanan pokok seperti tahu dan tempe.Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) bertemu dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Putrajaya, Malaysia pada Jumat (4/4/2025). - (Kemenko Perekonomian)

Para analis menyarankan Indonesia agar tidak terburu-buru membalas tarif Trump. Pemerintah didorong untuk negosiasi dan memperkuat ekonomi domestik. Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas menilai, meski rupiah melemah sementara, situasi akan kembali stabil dalam keseimbangan baru.

Isu ketahanan pangan, energi, dan kesehatan menjadi krusial. Perang dagang ini juga membuka peluang baru bagi produk Indonesia di pasar AS, seperti tekstil, alas kaki, nikel, dan otomotif. Untuk itu, diplomasi ekonomi melalui Kementerian Luar Negeri menjadi kunci agar Indonesia bisa memaksimalkan potensi kerja sama bilateral dan menjaga posisi netral di tengah ketidakpastian global.