Arsip Nasional Didorong Masuk Pembelajaran Sejarah, Akses Publik dan Digitalisasi Jadi Kunci
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong peningkatan pemanfaatan arsip nasional sebagai sumber pembelajaran sejarah yang dapat diakses masyarakat secara lebih luas.Menurut Lestari, arsip tidak seharusnya hanya dipandang sebagai dokumen yang tersimpan di rak. Arsip juga dapat menjadi sumber pengetahuan yang membantu masyarakat memahami fakta dan konteks sejarah secara lebih autentik.Pernyataan tersebut disampaikan pada 28 Agustus, sehari setelah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).Dalam kesempatan yang sama, Kemendikdasmen juga menyerahkan sejumlah arsip statis kepada ANRI, termasuk naskah national statement Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Sidang Umum UNESCO ke-43.Lestari menilai kerja sama tersebut dapat menjadi langkah penting untuk mengintegrasikan arsip ke dalam pembelajaran sejarah yang lebih hidup dan kontekstual.Ia mengatakan sumber sejarah yang berasal dari dokumen asli dapat membantu peserta didik memahami peristiwa masa lalu berdasarkan bukti yang lebih kuat.Berdasarkan catatan ANRI, nilai pengelolaan arsip Kemendikdasmen pada 2025 mencapai 98,14, sementara tingkat digitalisasi arsip tercatat sebesar 98,09.Menurut Lestari, capaian tersebut menjadi modal untuk memperluas pemanfaatan arsip dalam kurikulum dan kegiatan pendidikan.Ia juga mendorong kementerian serta lembaga pemerintah lainnya mengembangkan kerja sama serupa agar lebih banyak arsip publik dapat dikelola, didigitalisasi dan dimanfaatkan masyarakat.Lestari menilai arsip yang dikelola dengan baik dan disajikan secara kreatif dapat menjadi “dokumen hidup” yang tidak hanya menyimpan catatan masa lalu, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan pembentukan karakter generasi penerus.Ia menambahkan bahwa pembahasan mengenai sejarah bangsa perlu didukung sumber dokumentasi yang kuat agar masyarakat tidak terus berdebat tanpa dasar bukti yang memadai.
