1219.jpg)
Kendaraan mini roda dua listrik akan resmi dikelola mulai 30 November 2019. Dibandingkan dengan mobil dan sepeda motor, harus didaftarkan dan diasuransikan dengan asuransi wajib sebelum dapat dikemudikan di jalan raya. Karena para pekerja migran di berbagai pelabuhan perikanan di kawasan Penghu, sebagian besar menggunakan kendaraan listrik roda dua mini sebagai alat transportasi yang dikenal sebagai "kendaraan pekerja migran".
Wang Wenqiang, kepala Stasiun Pengawasan Penghu, mengatakan bahwa ketika orang mengajukan plat nomor untuk kendaraannmenengah dan kecil, mereka perlu menyiapkan KTP asli atau ARC, stempel, sertifikat pabrik, faktur terpadu, wajib otomatis sertifikat asuransi kewajiban dengan masa berlaku lebih dari 30 hari, dan dokumen lainnya. Plat nomor sebesar 300 NTD, dan surat izin 150 NTD, total 450 NTD. Jika tagihan hilang, dapat ditangani oleh pemilik aslinya dalam bentuk pemotongan.
Setelah menyiapkan informasi yang relevan, masyarakat dapat pergi ke polsek untuk melakukan pemeriksaan kendaraan mikro, dan memastikan bahwa nomor plat sesuai dengan sertifikat asli, jenis kendaraan sesuai dengan jenis yang lulus keselamatan inspeksi, semua bagian lengkap dan berfungsi normal, dan batas kecepatan memenuhi maksimum batas kecepatan ditetapkan di bawah 25 kilometer per jam, dan izin akan dikeluarkan oleh badan pengawas jalan raya/kapolsek setelah lulus uji.
Stasiun Pengawasan Penghu menyatakan bahwa untuk mendorong kendaraan roda dua listrik mini yang telah digunakan di jalan raya untuk membeli asuransi dan mendapatkan izin sesegera mungkin, Administrasi Umum Jalan Raya dengan serius menawarkan untuk menggratiskan biaya plat nomor dan surat izin dari 30 November hingga 31 Desember 2023. Mohon diperhatikan jangka waktu promosi ini.
Siapa pun yang gagal mendapatkan SIM untuk mengemudi sesuai dengan peraturan akan didenda mulai dari 1.200 NTD hingga 3.600 NTD, dan akan dilarang mengemudi. Untuk detailnya, silakan kunjungi situs web polsek. Situs web tersebut juga menyediakan berbagai bahasa. Warga negara dan pekerja migran dipersilakan menggunakannya
