Dalam masyarakat Taiwan, penduduk imigran baru tidak harus berada dalam posisi yang lemah. Dengan meningkatnya jumlah pernikahan lintas negara, penduduk imigran baru telah menjadi bagian yang penting dan tak terpisahkan dari masyarakat. Seperti kelompok lainnya, pendatang baru juga menghadapi berbagai masalah sosial, terutama dalam hal perselisihan hukum.
Sebagai pengacara, saya (Wang Song-Yuan王松淵律師) berkesempatan bekerja sama dengan Pusat Layanan Kota New Taipei dari Badan Imigrasi melalui pengaturan dari cabang Yayasan Bantuan Hukum di New Taipei. Pengalaman ini memberi saya pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah hukum yang paling diperhatikan oleh pendatang baru.
Masalah Hukum Utama yang Dihadapi Penduduk Imigran Baru
Masalah hukum yang dihadapi pendatang baru sangat beragam, mulai dari masalah terkait izin tinggal, kasus pidana seperti penipuan atau pemalsuan dokumen, hingga perselisihan kontrak kerja atau kontrak lainnya. Namun, masalah yang paling umum adalah yang berkaitan dengan hubungan keluarga, seperti kekerasan dalam rumah tangga, perpisahan, perceraian, hak asuh anak, kewajiban nafkah, dan sengketa warisan.
Lebih dari 50% konsultasi hukum yang diberikan kepada penduduk imigran baru berkaitan dengan masalah hukum yang muncul dari hubungan pernikahan, menunjukkan pentingnya isu ini. Selain itu, penduduk imigran baru seringkali kurang memahami peraturan hukum, yang membuat mereka rentan terhadap informasi yang salah atau pengaruh yang tidak disengaja, sehingga menempatkan mereka dalam posisi lemah.
Rekomendasi 1: Hadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Penduduk imigran baru tidak boleh menoleransi kekerasan dalam rumah tangga. Mereka harus mengumpulkan bukti dan mengajukan permohonan perlindungan tanpa takut kehilangan izin tinggal mereka.
Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mencakup kekerasan fisik, tetapi juga pelecehan psikologis seperti penguntitan, penghinaan, atau ancaman. Untuk kekerasan fisik, luka-luka biasanya dapat digunakan sebagai bukti. Pendatang baru harus segera melapor ke polisi, mendapatkan surat keterangan medis, dan menggunakannya sebagai bukti untuk mengajukan perlindungan.
Untuk kekerasan verbal atau emosional, penting untuk menggunakan alat seperti pesan teks, rekaman suara, atau video untuk mendokumentasikan kejadian. Ini sangat penting karena penduduk imigran baru sering tinggal bersama keluarga pasangan, yang mungkin enggan menjadi saksi untuk mereka.
Rekomendasi 2: Hak Tinggal Setelah Perceraian Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Sebelum 1 Januari 2024, penduduk imigran baru yang belum naturalisasi dan bercerai dengan pasangan Taiwan biasanya harus meninggalkan Taiwan kecuali mereka memiliki anak di bawah umur yang terdaftar di Taiwan. Namun, peraturan ini telah diubah untuk memungkinkan penduduk imigran baru mengajukan perpanjangan izin tinggal setelah perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga, bahkan jika mereka tidak menikah lagi atau tidak memiliki anak di Taiwan.
Rekomendasi 3: Hak Tinggal Setelah Perceraian yang Tidak Melibatkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Pendatang baru yang bercerai tanpa kekerasan dalam rumah tangga masih dapat mengajukan perpanjangan izin tinggal jika mereka memiliki anak di bawah umur yang terdaftar di Taiwan. Hal ini memerlukan hak asuh anak tunggal atau hak asuh bersama dengan pasangan sebelumnya.
Rekomendasi 4: Manfaatkan Sumber Daya Sosial Saat Menghadapi Kesulitan
Ketika menghadapi kesulitan seperti kekerasan dalam rumah tangga atau pengusiran, penduduk imigran baru harus segera memberitahu polisi. Polisi akan menghubungkan mereka dengan pekerja sosial untuk menyediakan tempat penampungan sementara atau bantuan lainnya.
Kesimpulan
Penduduk imigran baru tidak boleh merasa putus asa atau menerima perlakuan yang tidak adil. Taiwan memiliki banyak sumber daya yang tersedia untuk mendukung semua orang, termasuk penduduk imigran baru dan warga asing. Dengan memahami dan menggunakan sumber daya ini secara efektif, pendatang baru dapat lebih percaya diri beradaptasi dalam kehidupan di Taiwan.
Penulis: Pengacara Wang Song-yuan
Pengacara Yayasan Bantuan Hukum/ Konsultan di Pusat Layanan Kota New Taipei, Badan Imigrasi
