Untuk menerapkan dan secara efektif mencegah kejahatan penipuan, Satgas Anti-Penipuan secara resmi didirikan. Chen Jianren, Perdana Menteri Lembaga Eksekutif, menyatakan pada upacara pembukaan bahwa Kantor Anti-Penipuan akan melakukan perencanaan, pengawasan secara keseluruhan dan koordinasi berbagai kementerian dan komisi di masa depan untuk memerangi kejahatan, dan mengintegrasikan sumber daya pemerintah dan masyarakat sipil secara efektif untuk memastikan bahwa masyarakat dapat hidup dalam masyarakat yang baik bebas dari bahaya penipuan.
Dalam sambutannya, Perdana Menteri mengatakan bahwa Satgas Anti-Penipuan terdiri dari total lima unit termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehakiman, Kementerian Pembangunan Digital, Komisi Manajemen Keuangan, dan NCC.
Artikel Lainnya : Imigran Baru Mendirikan Stan di Bazaar Kantin Universitas Nasional Chengchi
Satgas Anti-Penipuan Eksekutif Yuan didirikan pada 31 Mei, dan Perdana Menteri Chen Jianren secara pribadi meluncurkan plakat tersebut.
(Sumber foto : Lembaga Eksekutif)
Selain peluncuran resmi Satgas Anti-Penipuan, Kantor Kejaksaan Tinggi Taiwan juga telah mendirikan "Pusat Pengawasan Kejahatan Informasi dan Penipuan" untuk meningkatkan peralatan investigasi teknologi dan kemampuan penegakan hukum. Biro Investigasi Kementerian Kehakiman juga mendirikan workstation Anti-penipuan di berbagai tempat.
Melalui satgas anti-penipiuan, sumber daya pemerintah dan swasta akan diintegrasikan untuk memerangi kejahatan.
(Sumber foto : Lembaga Eksekutif)
Kantor Anti-Penipuan ingin menekankan kembali bahwa modus penipuan terus berubah seiring dengan evolusi teknologi informasi. Penipu sering menggunakan perangkat lunak komunikasi, jejaring sosial, dan ruang virtual untuk menyembunyikan identitas mereka, dan melakukan kejahatan melalui mata uang virtual dan transfer online. Oleh karena itu, satgas anti-penipuan juga akan merespons perubahan, dan kerja sama antar departemen akan mengintegrasikan sumber daya untuk memerangi kejahatan secara efektif.
Artikel Lainnya : Ini Dia Kebijakan Baru dari Pemerintah Yang Akan Diterapkan Pada Bulan Juni
